• Pengumuman Ralat Jadual Kegiatan Monev LK dan LBMN 18-09-2014
    Pemberitahuan Pemanggilan Peserta Bimtek  Komptnsi
    Ek Syariah
    Hakim Peradilan Agama (Angkatan
    III Th 2014)
    , Lampiran 
    16-09-2014

    Selengkapnya 

    Email Pelayanan Informasi Publik : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
    pengaduanpta
    final
Cetak

Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja

on .

PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DALAM PELAKSANAAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Disampaikan rangka sosialisasi Teknis Kepegawaian, Bidang Tata Usaha Kepegawaian,
Kesejahteraan dan Penilaian & Hukuman
Selasa Tanggal 8 Desember 2009.

 

Oleh : Suyadi,SH.,MH.
(Kepala Sub Bag.Kepegawaian PTA.Semarang)

 

Kurun waktu 2 (dua) tahun lebih tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan  Badan Peradilan yang berada dibawahnya telah diperoleh sejak keluarnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan khusus Kinerja Pegawai Negeri dilingkungan Badan Peradilan yang berada dibawahnya yang berlaku Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2007 ,sebagai tindak lanjut dari pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor :19 tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri dilingkungan Mahkamah Agung.Hal ini menunjukan bahwa kinerja aparat Badan Peradilan dinilai mempunyai kesungguhan dan keseriusan dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan Pembaharuan di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Disadari atau tidak disadari bahwa tunjangan khusus kinerja benar-benar dapat membantu meningkatkan pemenuhan kebutuhan, bahkan lebih dari cukup sekiranya sekedar untuk kebutuhan hidup. Namun belum  cukup disitu saja bahwa pemberian tunjangan khusus kinerja sampai saat ini masih 70 % (tujuh puluh persen) belum mencapai 100% (seratus Persen),bahkan upaya  peningkatan kesejahteraan  yang dapat dipandang pantas untuk diperoleh oleh Jajaran Hakim,Pegawai Negeri dilingkungan Badan Peradilan masih tetap terus diperjuangkan oleh  Tim Kerja Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI sekiranya kinerja Aparat Peradilan dapat mencapai penilaian yang sangat memuaskan dari  waktu kewaktu  dan secara terus menerus. Untuk mewujudkan kondisi ini tentu sangat banyak menemui kesulitan-kesulitan karena dalam pembaharuan Sistem reformasi  birokrasi dilingkungan Lembaga Peradilan  harus mereformasi sistem birokrasi yang sudah ada dan mapan. Persoalan sangat rumit kalau kemapanan itu adalah sesuatu yang harus dirombak,diperbaharui,atau mereformasi berbagai”Vested Interest”(Sebuah paham atau teori mengenai sebuah hal yang menghambat terjadinya suatu perubahan sosial ,dimana seseorang memiliki perasaan ketidak sukaan yang terpendam dalam diri seseorang apa yang telah ia alami,sehingga ia akan berusaha bagaimana untuk menyatakan ), melainkan dapat juga berusaha menggunakan berbagai tekanan bahkan sabotase terhadap upaya pembaharuan1.

Konsekwensi dengan berlakunya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri dilingkungan Peradilan dibawahnya Terhitung  Mulai Tanggal 1 September 2007. Seharusnya kita dikejar waktu untuk membangun citra Lembaga Peradilan harus ada Korp yang kokoh dilingkungan peradilan semua unsur  pimpinan,pejabat,staf,semua berperan penting harus menjadi kesatuan utuh untuk membangun kembali citra lembaga Peradilan, dengan turut serta pembaharuan dan Reformasi Birokrasi yaitu proses menata ulang,mengubah,memperbaiki,dan meyempurnakan birokrasi  agar menjadi lebih baik ,Profesional,efisien,efektif dan produktif dilingkungan Peradilan Agama. Sampai saat ini  sejak diterimanya tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri sudah berjalan selama 2 tahun lebih 3 bulan, namun masih ada yang belum menunjukan partisipasi semangat menyikapi pembaharuan sistem birokrasi Mahkamah Agung,bahkan meruntuhkan jerih payah yang dilakukan selama ini dan sangat memprihatinkan, hal ini akan kesulitan bagi Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung untuk menjawab apakah kita masih sanggup dengan pembaharuan ini demi memulihkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan.  Dengan berlakunya:

  1. SK KMA Nomor: 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri dilingkungan Badan Peradilan yang berada dibawahnya .
  2. SK KMA.RI.Nomor :071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan Penegakan Disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada MARI dan Badan Peradilan  yang berada dibawahnya.
  3. Surat Keputusan Sekretaris MARI Nomor: 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan KMA.Nomor :071/KMA/SK/V/2008.
  4. SK KMA.Nomor:069/KMA/SK/V/2009. tentang Perubahan Pertama atas Keputusan KMA.RI Nomor: 71/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan Penegak Disiplin Kerja Dalam pelaksanaan Pemberian Tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Kita tidak boleh menyerah,kita harus lebih memadukan langkah menggunakan hal serba baru dengan sebaik-baiknya sebagai kesempatan atau peluang menerapkan segala cita-cita membangun sistem birokrasi  yang mampu mencerminkan berbagai gagasan pembaharuan yang telah kita sepakati bersama. Memerangi perusak tatanan ,menindak dengan cepat dan tuntas bagi pelanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam sistem . Ketua Mahkamah Agung RI telah memerintahkan pada setiap pimpinan untuk secara langsung mengambil tindakan kalau dijumpai perbuatan-perbuatan tercela baik kecil maupun besar.

Pembaharuan sistem birokrasi di bidang Kepegawaian  bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada aparat peradilan agar dapat memberikan kepuasan  kesejahteraan pegawai  secara  profesional,efektif,efisien dan produktif. Membantu menerapkan ketentuan sistem yang telah disepakati bersama sebagai aparat Peradilan khususnya Peradilan Agama untuk menegakan dan menjalankan Disiplin waktu kerja,disiplin Janji, disiplin bertindak ,disiplin terhadap aturan secara konsisten kepada seluruh unsur pimpinan,Pejabat,staf  smua yang ada di lingkungan Peradilan demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja dibawah naungan Mahkamah Agung RI. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam berbagai kesempatan senantiasa mengajak meningkatkan kinerja kepada seluruh pimpinan,Pejabat ,Staf dan semua yang ada di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, diharapkan setiap waktu harus ada perubahan yang lebih baik dengan berbagai cara untuk meningkatkan Pengetahuan dan Pendidikkan agar terciptanya Sumber Daya Manusia Aparat Peradilan Agama yang berkwalitas  tinggi yang mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik.

Berbagai Penyakit atau kelemahan yang hinggap dan melekat pada Aparat peradilan yang sudah ada menimbulkan bukan saja keluhan,protes, dan meprihatikan yang terbentuk berbagai pendapat yang mendorong rendahnya Penilaian kinerja Aparat peradilan terhadap Kesungguhan melaksanakan Reformasi Birokrasi ,Pembaharuan Mahkamah Agung ,sehingga dapat menghambat perjalanan sistem birokrasi yang sudah disepakati bersama ,bahkan mengkwatirkan apabila tidak segera ditegakkan akan kembali kepada kemapanan yang tidak baik ,penyakit atau kelemahan itu antara lain :


1.Penyakit atau kelemahan Disiplin.

Disiplin ini mencakup hal-hal seperti disiplin waktu,disiplin janji,disiplin bertindak,disiplin terhadap aturan pekerjaan. Mengulur-ulur waktu penyelesaian pekerjaan (menunda-nunda pekerjaan ),meninggalkan tempat atau pekerjaan tanpa alasan yang cukup, kesulitan mendapat pelayanan, merupakan kelemahan disiplin yang banyak menimbulkan keluhan. Pelanggaran disiplin ini bukan saja menyangkut “ konduite” yang bersangkutan,tetapi merugikan orang lain yang berurusan dengan Kepegawaian. Penyakit ini bukan saja menyangkut reputasi tapi juga merugikan orang lain dan berbagai dugaan hal-hal tersebut sengaja dilambat-lambatkan harus karena menunggu yang berkepentingan “ menghadap “ dengan dugaan yang tidak sehat.

2. Penyakit atau kelemahan yang bersifat profesi,

Penyakit kelemahan ini baik yang menyangkut tata cara menyelesaikan tugas maupun tidak menghormati tugas dan tanggung jawab Kepegawaian , seperti : Memberikan informasi yang  kurang akurat , karena kurangnya penguasaan tentang peraturan dan per Undang-undangan  yang berkaitan dengan kepegawaian, memberikan informasi yang sifatnya sangat rahasia kepada pihak yang tidak berkepentingan, membuat Job Diskription kepada  Pegawai tidak sesuai dengan bidang  keahliannya/profesinya,mengesampingkan tugas pokok, mengutamakan pekerjaan lain yang lebih menguntungkan, mementingkan kepentingan Pejabat dari pada kepentingan Institusi.

3. Penyakit atau kelemahan tingkah laku.

Penyakit atau kelemahan ini berkaitan dengan tingkah laku sikap-sikap individual sehari-hari diluar pekerjaan seperti : -Ada seorang Pejabat Kasubag.Kepegawaian yang dimana-mana meminjam   uang  tetapi tidak pernah membayar .kalau ditagih membuat bermacam-macam dalih ,menunjukan sifat aneh selalu cemburu pada stafnya yang wanita ,selalu marah-marah apabila dia meninggalkan meja, tidak merasa malu walau sifatnya itu diketahui orang banyak, selalu emosional dalam menyikapi permasalahan baik dengan Atasan maupun bawahan, tidak ada kepedulian kepada lingkungan, mempunyai usaha sampingan menjual kupon undian berhadiah SDSB.

4. Penyakit atau kelemahan yang merupakan Pelanggaran hukum,

Berbagai kegiatan reformasi kita lakukan,seperti meningkatkan secara terus menerus pengawasan dan penindakan, sejumlah pejabat dan pegawai teknis maupun non teknis terkena penindakan. Berbagai upaya dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pengadilan .Upaya itu mulai menampakan hasil, kepercayaan mulai meningkat.

Tetapi berbagai peristiwa  yang dilakukan oleh sejumlah kecil warga pengadilan ,seperti meruntuhkan segala jerih payah yang dilakukan selama ini  dan sangat memprihatinkan, seperti :

  • Masih ada pula  diantara kita mem-prosokan diri pada perbuatan tercela, kita tidak hanya gaduh sedih . lebih dari itu kita dihadapkan pada keganjilan  tingkah laku dan nafsu keserakahan yang bukan saja tidak mengenal  malu melainkan tidak ada sedikitpun rasa kawatir atau rasa takut kepada lembaga/intitusi kita sendiri.dengan melakukan tindakan curang,pungutan liar, upaya terselubung demi untuk kepentingan pribadi semata.

Membangunkan kembali kontrak kerja  terhadap ketentuan sistem yang kita sepakati bersama, ini adalah tanggung jawab terletak kepada semua unsur Pimpinan,Pejabat,staf  baik tanggung jawab secara universal yaitu para Ketua dan wakil Ketua Pengadilan untuk menegakan Disiplin Kerja Aparat Peradilan ,maupun tanggung jawab secara khusus yaitu Bagian Kepegawaian untuk melaksanakan penerapan Penegakan Disiplin Kerja.

Penegakan disiplin kerja dalam rangka pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja yang   yang telah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung  RI Nomor :071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin dalam pelaksanaan Pemberian Tunjangan khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya    hendaknya benar-benar dapat diterapkan dimasing-masing satuan kerja Peradilan Agama mengingat konsekwensinya mendapat kepercayaan dari pemerintah yang telah diberikan kepada badan peradilan dengan segala niat Pembaharuan mereformasi  sistem birokrasi dilingkungan Mahkamah Agung RI.

Pengalaman-pengalaman yang panjang sebagai Pejabat Kepegawaian dilingkungan Pengadilan Agama hendaknya dapat digunakan dengan cara yang baru untuk menjadikan Pengadilan sebagai pengadilan yang bermartabat,berwibawa,terhormat,dan dihormati.Amin.

----Selamat bertugas----


  1. Bagir Manan, Kewenangan Baru Peradilan Agama ,Mutu SDM,Etika Profesi Hakim serta Penyakit di Tubuh peradilan. www.badilag.net  Jakarta 11 April 2006.

 

red kiwi
elektronik sigara
center
ukash