HUT KORPRI

Pengadilan Tinggi Agama Semarang Mengucapkan Dirgahayu Korps Pegawai Republik Indonesia Ke-47 29 November 2018. Korpri: Melayani, Bekerja dan Menyatukan Bangsa.
HUT KORPRI

e-Court

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
e-Court

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

STOP GRATIFIKASI

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan. Ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/Pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari dan Jam Kerja
STOP GRATIFIKASI

WHISTLEBLOWING

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
WHISTLEBLOWING

POSBAKUM

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum
POSBAKUM
MOHON MAAF WEBSITE PTA SEMARANG SEDANG DALAM MASA TRANSISI I Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Agama Semarang | Media Informasi dan Transparansi Peradilan. # Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengucapkan Dirgahayu KORPRI ke-47 2018.

Laporan Keuangan

on . Posted in Uncategorised

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang

 

Biaya Salinan Informasi

on . Posted in Uncategorised

Biaya Salinan Informasi
Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pelayanan informasi publik di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya tidak dipungut biaya. Namun untuk biaya penggandaan atau perekaman yang timbul dari permohonan informasi publik ditanggung oleh Pemohon Informasi Publik, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Catatan: Untuk biaya PNBP di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya, diatur Pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 Tetang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Hak-Hak Pemohon Informasi

on . Posted in Uncategorised

Hak-Hak Pemohon Informasi
Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hak-hak pemohon Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah:
1. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik, kecuali (a) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
2. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/ PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
3. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
4. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)
Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
5. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

Kategori Informasi

on . Posted in Layanan

 

Kategori Informasi PPID Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan terdiri dari:
A. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, meliputi:
  1. Informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan;
  2. Informasi berkaitan dengan hak masyarakat;
  3.  Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan, dan Kinerja Pengadilan;
  4.  Informasi Laporan Akses Informasi; dan
  5.  Informasi lain.
B. Informasi yang wajib tersedia setia saat dan dapat diakses oleh publik, meliputi:
  1.  Daftar Informasi Publik;
  2.  Informasi tentang perkara dan persidangan;
  3.  Informasi tentang pengawasan dan pendisiplinan;
  4.  Informasi tentang peraturan, kebijakan, dan hasil penelitian;
  5.  Informasi tentang organisasi, admninistrasi, kepegawaian, dan keuangan; dan
  6. Informasi lain.
C. Informasi yang dikecualikan, meliputi:
  1.  Informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada bagian sebelumnya yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebaga Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
  2. Termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana dalam butir 1, antara lain: (Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad, Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi, DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai, Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai, Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui public, Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan dan Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu).
Mengenai kategori informasi dalam pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut diatas, dapat diunduh pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

PPID

on . Posted in Layanan

PPID PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi menjadi salah satu hal wajib yang harus disediakan oleh seluruh badan Publik di Indonesia, termasuk Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
Undang-undang keterbukaan informasi publik, menegaskan prinsip penting bahwa informasi adalah hak setiap warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. Setiap badan publik harus menyediakan informasi yang diumumkan secara berkara, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang diminta oleh masyarakat, tetapi diluar dari informasi yang dikecualikan oleh instansi, sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Terkait kategori informasi publik yang diatur oleh undang-undang keterbukaan informasi publik, Kategori informasi dalam pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Semarang juga mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan informasi publik Pengadilan Tinggi Agama Semarang melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan Telp: (024) 7600803; Fax: (024) 7603866; Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; dan website: https://www.pta-semarang.go.id.

PENGUMUMAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TA 2018

on . Posted in Pengumuman

Berdasarkan Pengumuman dari Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2018 Nomor : 12/Pansel-CPNS/MA/12/2018. Tertanggal 5 Desember 2018. Tentang Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2018

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Surat Pengumuman dan Lampiran Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Surat Pengumuman Pelaksanaan SKB 2018.pdf
2. Lampiran Pengumuman Pelaksanaan SKB 2018.pdf



Hubungi Kami

Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Jl. Hanoman No. 18 Semarang 50146
Telp: 024 - 7600803
Fax: 024 - 7603866
Email Redaksi : ptajawatengah@gmail.com

Tautan Aplikasi