ZONA INTEGRITAS

Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpInan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
ZONA INTEGRITAS

e-Court

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
e-Court

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

STOP GRATIFIKASI

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan. Ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/Pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari dan Jam Kerja
STOP GRATIFIKASI

WHISTLEBLOWING

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
WHISTLEBLOWING

POSBAKUM

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum
POSBAKUM
Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Agama Semarang | Media Informasi dan Transparansi Peradilan.

Pemeriksaan Keuangan Sebelum Serah Terima Jabatan

on . Posted in Pengumuman

Yth.

1. Ketua Pengadilan Agama Cilacap

2. Ketua Pengadilan Agama Surakarta

3. Ketua Pengadilan Agama Pati

4.Ketua Pengadilan Agama Purwodadi

5. Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara

6. Ketua Pengadilan Agama Purworejo

7. Ketua Pengadilan Agama Boyolali

8. Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo

9. Ketua Pengadilan Agama Ambarawa

10. Ketua Pengadilan Agama Banyumas

11. Ketua Pengadilan Agama Klaten

Berikut kami kirimkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor ; W11-A/1808/OT.00/V/2019 tanggal 08 Mei 2019  perihal Pemeriksaan keuangan Sebelum Serah Terima Jabatan.

Dokumen

Pemeriksaan Keuangan Sebelum Serah Terima Jabatan

 

 

PENGUMUMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS ELEKTRONIK (E- EXAM) PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2019 PERIODE KE DUA

on . Posted in Pengumuman

mahkamahagung.go.id

Yth. Ketua Pengadilan Agama se-Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Dari Kepala Biro Kepegawaian Nomor : 80/Bua.2/Kp.04.1/ 5/2019. Tertanggal 6 Mei 2019. Tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik ( e-Exam) pada Mahkamah Agung RI Tahun 2019 Periode ke dua.

Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Para Sekretaris pada Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 2.Para Kepala Biro di Lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. 3. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.(Ip/Rs)

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Suratnya, sebagai berikut :

Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik pada MA tahun 2019 Periode ke dua.pdf

Kalung Jabatan

on . Posted in Pengumuman

Yth. Ketua Pengadilan Agama se-Jawa Tengah

 

Assalamu'alaikum Wr., Wb.

Bersama ini kami kirimkan surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor W11-A/1762/OT.00/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 perihal Kalung Jabatan. Untuk lebih jelasnya silahkan klik link dibawah ini.

Surat

DISKUSI TEKNIS YUSTISIAL

on . Posted in Berita Kegiatan

DISKUSI TEKNIS YUSTISIAL

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG DAN PENGADILAN AGAMA SE - JAWA TENGAH

 

Semarang, -- Senin, 29 April 2019 Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadakan acara Diskusi Teknis Yustisial yang bertempat di Hotel Horison Nindya Semarang. Acara yang diikuti oleh semua jajaran Hakim Tinggi sebagai Nara Sumber diskusi, dan sebagai peserta adalah seluruh Ketua, Wakil Ketua, 2 Hakim dari masing-masing Pengadilan Agama juga diikuti oleh Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama se Jawa Tengah.

 

Acara yang dimulai pada pukul 08.30 tersebut dibuka oleh Ketua Pengaduilan Tinggi Agama Semarang DR.H.Bahruddin Muhammad, SH, MH. Dalam pengarahannya beliau menyampaikan bahwa acara diskusi ini adalah sebagai pelaksanaan instruksi Bapak Direktur Jenderal Badilag dalam suratnya Nomor 1324/Dja/OT.01.1/IV/2019  tanggal 12 April 2019. Dan pada kesempatan tersebut beliau mengingatkan kembali instruksi Bapak Dirjen Badilag MARI melalui suratnya tanggal 14 Maret 2019 perihal Penilaian Kinerja Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Agama, yang disusuli dengan surat tanggal 9 Januari 2019 tentang Sistem Penilaian Dalam Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama, dimana terdapat 13 item instruksi yang harus diperhatikan dan laksanakan, diantaranya : Pertama, Optimalisasi SIPP dimana berdasarkan Rapor Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP Periode 26 April 2019, yang berwarna hijau sebanyak 20 Pengadilan Agama, sedangkan sisanya, 16 PA, berwarna kuning, alhamdulillah tidak ada yang berwarna merah. Mohon agar prestasi ini bisa diperbaiki lagi. Kedua, Optimalisasi penanganan perkara menggunakan e-court, agar semua satker Pengadilan Agama di Jawa Tengah melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta mendorong dan mewajibkan para advokat supaya melakukan pendaftaran perkaranya melalui e-court, jangan sampai terjadi jumlah yang nihil untuk penangan perkara melalui e-court ini. Ketiga, Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di PA se Jawa Tengah telah mendapatkan apresiasi dan pujian dari Bapak Dirjen Badilag setelah melakukan sidak pada 10 PA se Jateng, atas komitmen dan usaha keras yang  telah dilakukan oleh semua Pengadilan Agama Se Jawa Tengah saya sampaikan terima kasih dengan harapan semoga prestasi tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Keempat, Implemenatasi Akreditasi Penjaminan Mutu tetap harus dilaksanakan secara berkelanjutan, oleh sebab itu nilai APM yang sudah diperoleh harus dipertahankan. Jangan sampai malah turun, misalkan karena kantor yang kotor padahal sudah mendapatkan predikat A Excellent, tidak disiplin datang dan pulang kantor, tidak melaksanakan apel Senin pagi dan apel Jumat sore, meja informasi yang tidak ada petugasnya, aparat yang keluar kantor tidak ijin atasan.

 

Pada sambutan dan pengarahannya Ketua Pengadilan Tinggi Agama juga menyampaikan tentang keterkaitan antara Program Reformasi Birokrasi dan Akreditasi Penjaminan Mutu, bahwa reformasi birokrasi adalah bersifat eksternal dan menyeluruh sedangkan akreditasi itu bersifat khusus dan hanya berlaku di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya. Adapun titik singgung antara reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, adalah bahwa reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dengan menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Sementara pembangunan zona integritas, adalah sarana akselerasi perwujudan reformasi birokrasi tersebut, oleh karena itu semua satker Pengadilan Agama di Jawa Tengah harus sudah mencanangkan program ZI, WBK dan WBBM pada tahun ini.

 

Dalam kesempatan tersebut beliau juga menyampaikan tentang kelengkapan menu-menu dan konten pada website agar segera disesuaikan dengan pedoman yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI, yaitu Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung, karena nilai website Pengadilan Agama di Jawa Tengah masih banyak yang dibawah 70%. Berkenaan dengan tingkat pelaporan harta kekayaan aparatur pengadilan melalui e-LHKPN bagi wajib lapor LHKPN baru 88%, untuk itu para Pimpinan Pengadilan Agama segera mengidentifikasi dan menegur wajib lapor LHKPN agar segera melakukan pelaporan. Untuk kevalidan data dan dokumen kepegawaian di Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dan Aplikasi BackUp SIKEP (ABS) harus dijaga dengan menginput dan mengupdate data secara real time, dan benar, karena nilai SIKEP Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Agama baru 80%, oleh sebab itu agar segera dilakukan inputing dan updating data kepegawaian.