logo webpta

Written by Super User on . Hits: 2979

Pedoman Pengadaan

A. Pendahuluan

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Goverment, maka instansi pemerintah (termasuk peradilan agama) harus melaksanakan prinsi-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independent), serta menjamin terjadinya interaksi anatara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai instansi pemerintah di Indonesia yang berada dalam Lembaga Yudikatif di bawah Mahkamah Agung RI berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berupaya untuk dapat menyelenggarakannya Pengadaan Barang dan Jasa yang efektif, efisien, terbuka dan kompetitif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersumber pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018

  1. Perpres Nomor 16Tahun 2018
  2. Penjelasan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018
  3. Lampiran I - Perencanaan
  4. Lampiran II - Barang
  5. Lampiran III - Pekerjaan Konstruksi
  6. Lampiran IV A - Jasa Konsultansi (Badan Usaha)
  7. Lampiran IV B - Jasa Konsultansi (Perorangan)
  8. Lampiran V - Jasa Lainnya
  9. Lampiran VI - Swakelola

Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Adapun jenis dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi standar sebagai mana Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2016 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document) pada Katalog Elektronik Dan E-Purchasing, sebagai berikut : (Dikutip dari www.lkpp.go.id)

Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terupdate dapat diunduh pada link berikut : SDP Pengadaan

Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebelumnya pada peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2011, sebagai berikut :

1 Pengadaan Barang Pascakualifikasi
2 Pengadaan Barang Prakualifikasi
3 Pengadaan Konstruksi Pascakualifikasi
4 Pengadaan Konstruksi Prakualifikasi
5 Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul
6 Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Dua Sampul
7 Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Pascakualifikasi
8 Pengadaan Jasa Lainnya Pascakualifikasi
9 Pengadaan Jasa Lainnya Prakualifikasi
10 Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Non Darurat
11 Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Non Darurat
12 Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Non Darurat
13 Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Non Darurat
14 Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Non Darurat
15 Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Darurat
16 Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Darurat
17 Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Darurat
18 Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Darurat
19 Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Darurat
20 Pengadaan Barang pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
21 Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
22 Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
23 Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
24 Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

 

Rekap Rencana Umum Pengadaan Tahun 2024:

1. DIPA 01

2. DIPA 04

===================================================================================

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang

PENGADAAN BARANG & JASA  TAHUN ANGGARAN 2022           Rekapitulasi  
PENGADAAN BARANG & JASA  TAHUN ANGGARAN 2023    Rekapitulasi  
PENGADAAN BARANG & JASA  TAHUN ANGGARAN 2024    Rekapitulasi  

Hubungi Kami

Pengadilan Tinggi Agama Semrang

Jl. Hanoman No. 18 Semarang

Krapyak, Kec. Semarang Barat,

Kota Semarang 50146

Jawa Tengah

 

Telp : (024) 7600803

Fax  : (024) 7603866

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

istagram ig pta-semarang

maps1 Lokasi Kantor

https://www.siakad.iainutuban.ac.id/system/js/-/ThaiXMaxwin/ https://elektro.istts.ac.id/-/dslot/ https://elektro.istts.ac.id/wp-content/stoto/ https://www.mitsubishi-solo.co.id/