11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag

11 Aplikasi Unggulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag

Access CCTV Online (ACO)

Access CCTV Online (ACO) Pengawasan secara virtual Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai media transparansi dan akuntabilitas peradilan agama
Access CCTV Online (ACO)

Pencanangan Zona Integritas

Pengadilan Tinggi Agama Semarang menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
Pencanangan Zona Integritas

e-Court

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
e-Court

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

LAPOR

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Sampaikan pengaduan, aspirasi dan permintaan informasi Anda langsung kepada kami.
LAPOR

Area Bebas Pungli

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan. Ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/Pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari dan Jam Kerja
Area Bebas Pungli

WHISTLEBLOWING

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
WHISTLEBLOWING

JATENG TANGGAP COVID-19

Situs resmi tanggap COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah
JATENG TANGGAP COVID-19

POSBAKUM

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum
POSBAKUM
Selamat datang di website resmi Pengadilan Tinggi Agama Semarang ::: PTA Semarang SUPER, Solid, Unggul, Profesional, Efektif, Responsif

KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI MASA RESES PERSIDANGAN V TAHUN 2018-2019 DENGAN EMPAT PERADILAN DAN KANWIL KEMENKUHAM SEWILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

on . Posted in Berita Kegiatan

Semarang-Humas : Selasa 30/07/2019, Komisi III DPR RI yang di ketuai oleh Erma suryani Ranik, S.H. dari Fraksi Partai Demokrat dengan 12 anggota komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja dengan empat lingkungan Peradilan yaitu: Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Militer II-10 Semarang dan Pengadilan Tatausaha Negara sewilayah Jawa Tengah. Bertempat diaula gedung Kanwil Kemenkuham dan hadir pula dalam acara tersebut para pimpinan empat lingkungan Peradilan dan hakim tinggi, ketua Pengadilan Negeri dan ketua Pengadilan Agama sewilayah Jawa Tengah.


Dalam acara tersebut dihadiri oleh Kakanwil dan Kalapas seluruh wilayah Jawa Tengah, Kakanwwil memaparkan bahaa Kurangnya anggaran kesehatan untuk Wargabinaan Permasyarakatan WBP, kurangnya Sumber daya manusia karena luasnya wilayah hukum Kanwil Jawa Tengah dan belum memiliki Rumah Tahanan ( RUTAN) di semarang.
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menjelaskan tentang sulitnya melakukan eksekusi terhadap lahan yang digunakan oleh pemerintah daerah, dan kurangnya anggaran pembinaan dan pengawasan kedaerah, penambahan anggaran untuk PHI.
Sedangkan ketua Pengadilan Tinggi Agama mengutarakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah mendapatkan hibah tanah dari pemerintah daerah seluas 10.000 m2 dan saat ini mengharapkan angaran untuk pembangunan gedung Pengadilan Tinggi Agama di karenakan gedung yang saat ini digunakan tidak memenuhi standar peninggalan dari Kemenag yang luas tanahnya hanya 1.500m2 dengan luas bangunan 780m2.


Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang mengusulkan tambahan anggaran operasional karena adanya pelimpahan beberapa wilayah dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjadi Pengadilan Militer II-10 Semarang dan kurangnya personil sehingga adanya rangkap jabatan khususnya personil IT.
Terakhir Ketua Pengadilan Tatausaha Negara menuturkan tentang rumah dinas yang sudah rusak atau tidak layak, dan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan public yang prima.
Acara Kungker Komisi III DPR RI ini diakhiri dengan tukar plakat dan foto bersama.

Add comment

Security code
Refresh


Hubungi Kami

Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Jl. Hanoman No. 18 Semarang 50146
Telp: 024 - 7600803
Fax: 024 - 7603866
Email Redaksi : ptajawatengah@gmail.com