PENGANTAR ALIH TUGAS & PURNA TUGAS
DI LINGKUNGAN PTA. SEMARANG
Pada hari Kamis, 10 Februari 2022, acara pengantar alih tugas Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., Wakil Ketua PTA Semarang yang pada 8 Februari lalu dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Abdul Mutalip, S.Ag., S.H., M.H. Sekretaris PTA Semarang yang akan dilantik sebagai Sekretaris PTA Makassar Jumat besok dan pengantar purna tugas Drs. H. Mohammad Bastoni, SH, MH Hakim Tinggi PTA. Semarang yang memasuki purna tugas sejak 1 Februari 2022 dan Budi Joko Waluyo, SH Panitera Pengganti PTA. Semarang yang memasuki purna tugas sejak 1 Januari 2022. Acara yang dilaksanakan diballroom Merapi Hotel Grasia Semarang. dihadiri oleh semua keluarga besar PTA. Semarang tersebut juga dihadiri oleh semua Ketua PA Se Jawa Tengah karena bersamaan dengan acara Pelantikan Wakil Ketua dan Sekretaris PTA. Semarang tanpa dihadiri oleh Bapak Abdul Mutalip, S.Ag., S.H., M.H. karena hari ini harus melaksnakan gladi di PTA. Makasar dan untuk Bapak Drs. H. Bastoni yang purna tugas mohon ijin untuk tidak menghadiri acara pelepasan ini.
Dalam Sambutannya Ketua PTA. Semarang Drs. H. Muhammad Yamin Awie, SH, MH mewakili semua jajaran Peradilan Agama se Jawa Tengah mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan pengabdian Bapak Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., Wakil Ketua PTA Semarang yang pada 8 Februari lalu dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, serta kepada Bapak Abdul Mutalip, S.Ag., S.H., M.H. Sekretaris PTA Semarang yang akan dilantik sebagai Sekretaris PTA Makassar Jumat besok. Demikian juga ucapan terimakasih kepada: Drs. Waluyo, S.H. yang sebelumnya Ketua PA Surakarta yang mutasi sebagai Ketua PA Yogyakarta Kelas IA. Beliau selain telah membawa PA Surakarta yang ditinggalkan dalam kondisi terbaiknya saat ini juga telah sukses mengemban amanah sebagai Ketua Koordinator PA Se Jawa Tengah.
Atas nama pribadi dan seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Agama Semarang, saya menyampaikan selamat bertugas di tempat yang baru, semoga Allah SWT senantiasa memberi berkah dan ridloNya, Aamiin.
Disamping adanya peristiwa mutasi dan promosi, pada kesempatan ini kita juga menyelenggarakan acara penghormatan kepada Bp Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H., M.H., dan Bapak Budi Djoko Walujo, S.H., yang telah berhasil menyelesaikan tugas kekhalifahannya di dunia peradilan dengan sukses. Walaupun keduanya tidak dapat hadir pada acara ini, namun Ketua PTA Semarang juga menyampaikan kebanggaannya kepada bapak-bapak yang telah mengakhiri tugasnya di PTA Semarang, penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih setulus-tulusnya, atas pengabdian dan loyalitas yang telah diberikan selama ini, dalam menjalankan tugas-tugas terutama terkait dengan usaha kita dalam menyelesaikan perkara dengan memenuhi kriteria one day publish one day minute, semoga pengabdian Bapak semua diridloi Allah dan menjadi catatan amal kebaikan. Tidak lupa kami juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu Basthoni dan Ibu Budi Joko Walujo serta putra-putri Beliau yang telah memberikan dukungan positif sehingga dalam menjalankan tugas hingga purna Bapak Basthoni dan Bapak Budi tidak menorehkan catatan hitam. Untuk itu kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih. Pada hari ini kita berpisah, tetapi kita hanya berpisah dalam hubungan kerja. Kita telah menjadi satu keluarga maka kami berharap hubungan persaudaraan yang telah terjalin tetap terbina. Demikian Ketua PTA. Semarang mengakhiri sambutannya.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.