11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag

11 Aplikasi Unggulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag

Access CCTV Online (ACO)

Access CCTV Online (ACO) Pengawasan secara virtual Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai media transparansi dan akuntabilitas peradilan agama
Access CCTV Online (ACO)

Pencanangan Zona Integritas

Pengadilan Tinggi Agama Semarang menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
Pencanangan Zona Integritas

e-Court

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
e-Court

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

LAPOR

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Sampaikan pengaduan, aspirasi dan permintaan informasi Anda langsung kepada kami.
LAPOR

Area Bebas Pungli

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan. Ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/Pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari dan Jam Kerja
Area Bebas Pungli

WHISTLEBLOWING

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
WHISTLEBLOWING

JATENG TANGGAP COVID-19

Situs resmi tanggap COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah
JATENG TANGGAP COVID-19

POSBAKUM

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum
POSBAKUM
Selamat datang di website resmi Pengadilan Tinggi Agama Semarang ::: PTA Semarang SUPER, Solid, Unggul, Profesional, Efektif, Responsif

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama: “SATKER KITA RUMAH PERTAMA KITA”

on . Posted in Berita Kegiatan

Semararang (22/09/2020) | “Satker kita adalah Rumah Pertama kita  karena kita sudah dikontrak di kantor kita selama 8 jam dalam sehari, lebih lama dari rumah kedua kita (rumah di keluarga kita adalah rumah kedua kita) yang lebih banyak kita gunakan untuk beristirahat tidur, maka apabila rumah pertama kita tidak kondusif, tidak nyaman, apalagi dalam kondisi pandemic covid19 seperti sekarang ini maka kita tidak akan bisa bekerja secara tenang, dan maksimal dalam memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan”, demikian salah satu isi pembinaan dari Ibu Dra Hj. Nur Djanah Syah, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Badilag-MARI, pagi ini Selasa, 22 September 2020 dari ruang Command Center Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Acara Pembinaan dan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Tahun 2020 Melalui Virtual Meeting ini diikuti khusus para satker Peradilan Agama di Jawa Tengah yang telah lolos self assesment oleh Tim Penilai Internal, yaitu Badan Pengawas Mahkamah Agung R.I. yang proses selanjutnya nanti akan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional, yaitu: Kemenpan RB, KPK dan Ombudsmen R.I. untuk meraih predikat Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dalam menghadapi Tim Penilai Nasional ini Peradilan Agama di Jawa Tengah sangat bersyukur mendapat pendampingan secara langsung dari Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Badilag MARI dan Tim terhadap 21 satker, yaitu: 1 (satu) satker yang akan dinilai Pembangunan ZI menunju WBBM, yaitu PA Semarang, penilaian ZI menuju WBK, yaitu PTA Semarang, PA Kelas I A: 10 (sepuluh) satker, PA Kelas I B: 15 (lima belas) satker dan PA Kelas II: 1 (satu) satker.

Beberapa hal penting yang diungkapkan Ibu Direktur antara lain: implementasi nyata dari capaian sertifikasi yang telah diraih dengan susah payah, agar perubahan mindset seluruh warga Peradilan Agama (dari Pimpinan hingga honorer) betul-betul diwujudkan, dan evaluasi bagi satker yang belum mengikuti ataupun belum lolos penilaian WBK baik oleh Tim Internal maupun Tim Nasional.

 

Semua satker agar mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang sudah diraih, minimal dekorum ruang sidang dan K3 benar-benar harus diperhatikan, sebab telah ada bukti ketika dilakukan inspeksi mendadak pada satker yang berakreditasi APM A Excellent oleh Pimpinan Mahkamah Agung R.I. ternyata kondisi riil telah “menampar” Bapak Dirjen Badilag dimana saat dilakukan sidak kondisinya tidak sesuai dengan akreditasi yang telah diraihnya sehingga akhirnya diturunkan menjadi akreditasi C, “Oleh sebab itu para Hakim Tinggi Pengawas Daerah agar diberdayakan sesuai dengan SK nya, pada satker dimana wilayah binaannya, sehingga paham betul dengan kondisi satker tersebut, dan pesan dari Pimpinan “keras-keras sedikit tidak apa-apa demi kebaikan satker sendiri”,” demikian dipesankan ibu Dirjen. Jadi dari kasus tersebut ditengarai satker itu melakukan bersih-bersih dan rapi-rapi saat akan dilakukan penilaian, namun begitu usai maka kembali ke keadaan semula, maka dapat disimpulkan bahwa mindset Pimpinan dan aparatnya belum berubah.

Untuk para Pimpinan Peradilan Agama, perlu disadarkan kembali bahwa tujuan diberikannya SK kepada seseorang sebagai Pimpinan PA adalah agar Pimpinan tersebut memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sekali lagi bukan sebagai pejabat tapi sebagai pelayan masyarakat di wilayah hukumnya. “Agar ditanyakan ke hati nurani kita, gaji yang kita peroleh sebagai kompensasi telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat lalu kita berikan kepada keluarga kita, apakah akan membawa berkah bila kita tidak meberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat?” demikian diingatkan Ibu Direktur.

Adapun satker yang tidak masuk atau tidak lolos saat dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal (Bawas) adalah satker yang tidak cukup nilainya, disebabkan:

  1. Pertanyaan dari LKE tidak terjawab dengan tegas, jelas dan nyata;
  2. Eviden tidak terbaca saat diunduh oleh Tim Penilai Internal (Bawas), mungkin masalah internet;
  3. Sekalipun LKE bagus, eviden lengkap, namun terdapat aduan ke Bawas atau ditemukannya perilaku koruptif satker. Ketika Tim evaluator saat surveillance ke satker dengan menyamar sebagai masyarakat masih menjumpai praktek koruptif. Jadi perilaku koruptif ini bisa dari Pimpinan ataupun sampai para tenaga honorer. Maka mainset lembaga harus kuat, bahwa lembaga Peradilan Agama harus bebas dari korupsi.

Sedangkan menurut catatan Asisten Deputi Menpan RB bagi yang belum lolos penialai pembangunan ZI menuju WBK karena ada beberapa sebab: yaitu

  1. pada aspek pengungkit penguasaan substansi Pembangunan Zona Integritas:

Pertama: Pimpinan tidak memahami secara penuh tentang Pembangunan ZI, yang memahami hanya beberapa aparaturnya atau bahkan sebaliknya PImpinan memahami akan tetapi aparaturnya tidak ada yang memahami. Jadi pemahaman terhadap Pembangunan ZI harus melembaga, tidak boleh hanya beberapa orang saja yang tahu bahkan hingga cleaning service juga harus mengetahuinya;

Kedua: Keterlibatan Pimpinan dalam Pembangunan ZI yang sangat minim, pembangunan ZI hanya dilakukan oleh beberapa orang tidak secara menyeluruh;

Ketiga: Pembangunan ZI tidak dilakukan oleh unit kerja namun hanya oleh beberapa orang saja

  1. Budaya Integritas Tinggi dan budaya melayani belum diimplementasikan secara maksimal

Pertama: Cara pelayanan belum menggambarkan sertifikasi yang telah diperolehnya, yaitu A Excellent

Kedua: pengawasan masih bersifat formalitas belum sesuai dengan system;

Ketiga: Inovasi sudah dilakukan namun keberadaannya tidak dibutuhkan masyarakat.

Pada akhir pembinaannya Ibu Direktur teringat akan amanah orang tuanya yang sudah alamrhum yang merupakan seorang guru,” Nur Djanah, kamu ini adalah PNS, bukan dengan mengambil duit segepok itu kita dikatakan korupsi, kamu ini PNS sudah dikontrak dari jam 08.00 s/d 14.00 (saat itu), kalau kamu tidak konsisten, selalu terlambat dan pulang awal, itu juga korupsi, Nak…”, demikian dipesankan Beliau menutup sesi pembinaannya.

Add comment

Security code
Refresh


Hubungi Kami

Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Jl. Hanoman No. 18 Semarang 50146
Telp: 024 - 7600803
Fax: 024 - 7603866
Email Redaksi : ptajawatengah@gmail.com