Cetak

Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

Ditulis oleh Akbar Syaiful on .

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN

Informasi-informasi terbaru sedapat mungkin akan kami sampaikan melalui menu Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan ini. Komunikasi antara Bagian Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Satuan Kerja dibawahnya dapat menggunakan media web dan email keuangan PTA Semarang di Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. .

Diminta kepada satuan kerja menyampaikan alamat email untuk dimasukkan ke direktori PTA Semarang.

Silakan pilih informasi yang dikehendaki pada tab-tab di bawah ini.

INFORMASI DAN DOWNLOAD APLIKASI KEUANGAN & PELAPORAN

Download SAIBA 4.2
Download Update SAIBA 3.4 (06 Januari 2017) | SAIBA 4.0 | Update SAIBA 4.1 (21 Juli 2017)
Download Update SIMAK 15.1.4 (16 Januari 2016) | Update SIMAK 16.0 (25 November 2016) | Update SIMAK 16.1 (08 Januari 2017) | Update SIMAK 16.2 (19 Januari 2017) | Update SIMAK 17.0 (28 September 2017)
Download Update SAIBA 2.8 (14 Januari 2016) | Update SAIBA 3.0 (23 Maret 2016) | Update SAIBA 3.1 (21 April 2016) | Update SAIBA 3.2 & Referensi 3.2 (01 Juli 2016) | Update Aplikasi & Referensi SAIBA 3.3 (25 November 2016)
Download RKAKL-DIPA 2016 update per 14 Desember 2015
Download RKAKL-DIPA 2015 update per 14 Desember 2015
Download RKAKL-DIPA 2016 update per 11 Desember 2015
Download update SAIBA versi 2.7 tanggal 03 Desember 2015
Download RKAKL-DIPA 2016 update per 03 Desember 2015
Download RKAKL-DIPA 2016 update per 30 November 2015
Download RKAKL-DIPA 2015 update per 02 Desember 2015
Download RKAKL-DIPA 2016 update per 24 November 2015
Download RKAKL-DIPA 2015 update per 24 November 2015
Download RKAKL-DIPA 2016 update per 19 November 2015
Download RKAKL-DIPA 2015 update per 19 November 2015
Download update SAS 15.0.7 tanggal 16 November 2015
Download RKAKL-DIPA 2016 update per November 2015
Download update SAIBA versi 2.6 tanggal 02 November 2015
Download Database RKAKL-DIPA 2016 tanggal 09 Oktober 2015
Download update SAIBA versi 2.5 dan Update Referensi 2.5 tanggal 02 Oktober 2015
Download SAIBA Wilayah 1.3 dan Update Referensi 2.5 tanggal 02 Oktober 2015
Download update SAS 15.0.6 tanggal 30 September 2015
Download RKAKL-DIPA 2016 tanggal 14 September 2015
Download RKAKL-DIPA 2016 tanggal 14 Agustus 2015
Download SAIBA Wilayah 1.2 dan Update Referensi 2.3 tanggal 30 Juli 2015
Download SAIBA Wilayah 1.1 tanggal 3 Juli 2015
Download update SAIBA versi 2.3 tanggal 06 Juli 2015
Download update SAIBA versi 2.2 tanggal 26 Juni 2015
Download update SAS 15.0.5 tanggal 06 Mei 2015
Download update SAIBA 1.1 tanggal 01 April 2015
Download update SAS 15.0.4 tanggal 05 Maret 2015
Download update SAIBA 1.0 tanggal 04 Maret 2015
Download update SAS 15.0.3 09 Februari 2015
Download update SAS 15.0.2 04 Februari 2015
Download update SAS 15.0.1 07 Januari 2015
Download RKAKL 2015
Download Revisi GPP_GPP Satker 09 Juni 2014Bro... selamat mencoba... semoga sukses...
Download Update GPP 26 05 2014Bro... selamat mencoba... semoga sukses...
Download disiniBro... selamat mencoba... semoga sukses...
Download Update SPM 2013 Ver 13.0.4OK Bro... selamat mencoba... semoga sukses...
Download Update SPM 2013 Ver 13.0.3OK Bro... selamat mencoba... semoga sukses...
Download update GPP 14 05 2013OK Bro... selamat mencoba... semoga sukses...
Download update GPP 01 05 2013OK Bro... selamat mencoba... semoga sukses...
Download update GPP 10 01 2013OK Bro... selamat mencoba... semoga sukses...
Download update aplikasi POK 2013OK Bro... selamat mencoba... semoga sukses...
Download installer aplikasi POK 2013OK Bro... selamat mencoba... semoga sukses...
Download Aplikasi Revisi GPP 10-01-2013-SatkerNB : Aplikasi ini merupakan aplikasi perbaikan GPP untuk memintakan kekurangan gaji Hakim, Bagi Bro2 semua yang kemarin sudah membuat kekurangan gaji Hakim dan mentok setelah sampai di KPPN, sebaiknya membuat ulang dengan aplikasi ini... atas ketidaknyamanannya dengan aplikasi yang lalu admin menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. OK Bro... selamat mencoba... semoga sukses...
Download update rkakl 2013 NB : kata Bro Master Erik rkakl ini yang digunakan untuk revisi pagu di TA.2013, selamat mencoba Bro, semoga bermanfaat....
Download Update GPP Gaji 2013 untuk permintaan kekurangan gaji HakimNB : setelah di esktak dari file rar, masukkan gpp2013.exe ke folder aplgajisatker (tempat aplikasi gpp 2013) semoga sukses Bro....
Download  Aplikasi SPM 2013
Download  aplikasi GPP 2013
 

Tata Cara pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75 %, sedangkan satker/ SKS yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, satker/ SKS dimaksud dapat mengajukan TUP. 

Pemberian TUP diatur sebagai berikut:

1)Kepala KPPN dapat memberikan TUP sampai dengan jumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi UP bagi instansi dalam wilayah pembayaran KPPN bersangkutan.

2)Permintaan TUP di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi UP harus mendapat dispensasi dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

 

Syarat untuk mengajukan Tambahan UP:

a.Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/ tidak dapat ditunda;

b.Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan.

c.Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada bendahara, harus disetor ke Rekening Kas Negara;

d.Pengecualian terhadap butir b dan c untuk dispensasi perpanjangan waktu pertanggungjawaban  TUP lebih dari satu bulan menjadi kewenangan Kepala Kanwil Ditjen perbendaharaan,

e.permohonan dispensasi perpanjangan batas akhir pertanggungjawaban TUP sebagaimana dimaksud butir d, diajukan PA/KPA dengan disertai alas an yang jelas.

 

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TUP untuk penerbitan SPM-TUP, dibuat dengan menggunakan format sebagaimana lampiran 1 Perdirjen Perbendaharaan nomor 66/PB/2005 dan kelengkapan persyaratannya diatur sebagai berikut:

a.Rincian rencana penggunaan dana Tambahan Uang Persediaan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk.

b.Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk bahwa:

1)Dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D;

2)Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening Kas Negara;

3)Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.

 

Dalam mengajukan permintaan TUP ke KPPN Dumai bendahara wajib menyampaikan Surat Permohonan Persetujuan TUP dengan dilampiri:

a.Rincian Rencana Penggunaan Dana untuk kebutuhan mendesak dan riil serta rincian sisa dana MAK yang dimintakan TUP.

b.Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir.

c.Surat Pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dapat dilaksanakan/dibayar melalui penerbitan SPM-LS.

Contoh format kelengkapan permohonan tersebut dapat diunduh disini

 

Setelah mendapat persetujuan dari KPPN Dumai, satuan kerja bisa mengajukan SPM-TUP. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-TUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran karena kebutuhan dananya melebihi pagu uang persediaan dan membebani MAK transito. SPM-TUP yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D-TUP. SPM TUP dimaksud dilampiri dengan:

a.Surat dispensasi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan untuk TUP diatas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

b.Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa:

1)Dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D;

2)Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening Kas Negara;

3)Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.

Contoh format surat pernyataan tersebut dapat diunduh disini .

 

TUP untuk PNBP diajukan terpisah dari TUP Rupiah Murni. Dalam pengajuan SPM-TUP PNBP ke KPPN, satker pengguna harus melampirkan Daftar Perhitungan Jumlah MP (format sebagaimana lampiran 8 Perdirjen Perbendaharaan nomor 66/PB/2005).

 

Cara pengisian SPM-TUP disesuaikan dengan Peraturan Ditjen Perbendaharaan nomor PER-88/PB/2-12 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomo Per-57/PB/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana. Berikut adalah  contoh SPM-TUP.

 

 

 

Pengajuan pengesahan Surat Perintah Membayar Penggantian UP Nihil atas TUP dapat dilakukan secara bertahap sampai dengan batas akhir pengajuan SPM-GU Nihil atas TUP. Tata cara pengajuan SPM-GUP nihil tersebut sama dengan pengajuan SPM-GUP yaitu dengan melampirkan SPTB dan SSP yang telah dilegalisasi KPA dan telah dikonfirmasi pada seksi Bank Giro dan Pos KPPN. 

Download pin ppspm 104

Surat tentang penjelasan mengenai seputar perencanaan anggaran dan penyusunan RKAKL 2012 dapat di download di sini. (WAJIB)
 Adapun Bahan dalam kegiatan penyusunan RKAKL 2012 dapat diunduh pada link - link dalam tabel di bawah ini yang mencakup 3 macam data untuk tiap - tiap satker yaitu : Data export data GPP ke aplikasi RKAKL 2012, backup data RKAKL 2012 dengan master prioritas sebagaimana contoh dari PTA, pagu indikatif 2012 untuk tiap satker. 

PEKALONGAN PURWODADI PURWOREJO SRAGEN
PEMALANG PATI KEBUMEN WONOGIRI
TEGAL KUDUS PURWOKERTO SUKOHARJO
BREBES JEPARA BANYUMAS KARANGANYAR
BATANG REMBANG CILACAP SURAKARTA
SEMARANG BLORA PURBALINGGA AMBARAWA
SALATIGA MAGELANG BANJARNEGARA SLAWI
KENDAL TEMANGGUNG KLATEN MUNGKID
DEMAK WONOSOBO BOYOLALI KAJEN

 

PMK49-2011-Tata Cara Revisi Anggaran TA 2011 dapat diunduh di menu unduh peraturan
Download Aplikasi RKAKL 2011 terbaru update 17 Mei 2011 dapat diunduh di menu download aplikasi dan update
Aplikasi PP39 Bappenas v202 tahun 2011 setup KL terbaru dapat diunduh di menu download aplikasi dan update
Edaran tentang Permintaan Usulan Tunjangan Kinerja tahun 2011 dapat diunduh disini
Aplikasi Forecasting Satker 2011 (AFS dan AFK) dapat diunduh di menu download aplikasi dan update
Perdirjen nomor PER11/PB/2011 beserta Matrik dapat diunduh di menu download

Persyaratan Pengajuan SPMDalam pengajuan SPM, selama ini masih ada beberapa hal yang sebenarnya sudah ada peraturannya, namun terkadang masih ada yang terlewatkan. Berikut ini merupakan pedoman pengajuan SPM ke KPPN yang diambil dari Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 dan peraturan lain yang mendukungnya serta berdasarkan pengalaman sehari-hari yang penulis hadapi. Semoga bisa menjadi bahan untuk mengingatkan akan kelengkapan berkas SPM yang diajukan ke KPPN.Persyaratan pengajuan dan kelengkapan dokumen yang harus disampaikan ke KPPN sebagai berikut :SPM YANG TERKAIT DENGAN UANG PERSEDIAANI. SPM Uang Persediaan (UP)
SPM Dana UP beserta Arsip Data Komputer (ADK).
Uraian yaitu pada SPM diisi dengan Pembayaran Uang Persediaan
Surat Pernyataan dari KPA atau pejabat yang ditunjuk bahwa dana UP tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS
Dokumen disampaikan 2 rangkap
Batas Waktu Penyelesaian SP2D : 1 jam sejak SPM diterima secara lengkap dan benarII. SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP)
SPM TUP beserta ADK-nya
Uraian yaitu pada SPM diisi dengan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan
Surat Pernyataan dari KPA atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa :
Dana TUP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung tanggal diterbitkan SP2D
Apabila terdapat sisa dana TUP, akan disetorkan ke Rekening Kas Negara
Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.
Rincian Rencana Penggunaan Dana
Fotokopi Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir.
Surat dispensasi Kepala Kanwil DJPBN untuk TUP di atas Rp. 200.000.000,-
Dokumen disampaikan 2 rangkap
Batas Waktu Penyelesaian SP2D : 1 jam sejak SPM diterima secara lengkap dan benarIII. SPM Penggantian Uang Persediaan (GUP)
SPM GUP beserta ADK-nya
Uraian yaitu pada SPM diisi dengan : “Penggantian UP untuk keperluan belanja ..... “ (diisi sesuai dengan uraian klasifikasi belanja misalnya misalnya Belanja Barang Operasional atau Belanja Barang Non Operasional, atau diisi dengan uraian akun jika hanya terdapat satu akun saja dalam SPM tersebut, misalnya Belanja Keperluan Perkantoran, Belanja Bahan)
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
Fotokopi SSP yang telah dilegalisasi oleh KPA atau pejabat yang ditunjuk
Pengisian kembali UP dapat dilakukan setelah digunakan sekurang-kurangnya 75% dari jumlah UP yang diterima.
Dokumen disampaikan 2 rangkap
Batas Waktu Penyelesaian SP2D : 1 jam sejak SPM diterima secara lengkap dan benarIV. SPM GU Nihil
SPM GU beserta ADK-nya
Kode Cara Bayar diisi kode 5 (Nihil)

Dokumen Penyerapan Anggaran dan Contoh Berkas Pengadaan dapat diunduh di menu download.

Aplikasi RKAKLDIPA2011 update tanggal 20 Januari 2011 silakan klik pada link-link di bawah ini :Install_rkakl_apl Install_dipa_apl Install_rkakldipa Runtime
 Aplikasi tersebut ditimpakan pada aplikasi RKAKLDIPA2011 yang lama.Untuk backup data RKAKL dan DIPA dapat mengunduh pada link-link dalam tabel di bawah atau dari CD yang dibagikan.
 

PEKALONGAN PURWODADI PURWOREJO SRAGEN
PEMALANG PATI KEBUMEN WONOGIRI
TEGAL KUDUS PURWOKERTO SUKOHARJO
BREBES JEPARA BANYUMAS KARANGANYAR
BATANG REMBANG CILACAP SURAKARTA
SEMARANG BLORA PURBALINGGA AMBARAWA
SALATIGA MAGELANG BANJARNEGARA SLAWI
KENDAL TEMANGGUNG KLATEN MUNGKID
DEMAK WONOSOBO BOYOLALI KAJEN

 


Untuk download update aplikasi GPP Gaji dan Update Aplikasi SPM silahkan di klik pada link berikut : Update Aplikasi GPP dan SPM per 10 januari 2010
 Berikut contoh Laporan Keuangan : Contoh Laporan Keuangan PTA Semarang
Peraturan Pemerintah RI No.53 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan yang ada di Bawahnya dapat diunduk pada menu UNDUH PERATURAN
Undang - Undang RI No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dapat diunduk pada menu UNDUH PERATURAN
 

DOWNLOAD PERATURAN

Berikut peraturan-peraturan yang dihimpun dari berbagai sumber tentang seluk beluk bidang Keuangan & Pelaporan. Semoga bermanfaat

72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Aparatur Sipil Negara
SK KMA 177 2015 - Tunjangan Khusus Kinerja PNS di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya.
S-9678/PB/2015 - Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa
S-5997/PB/2015 - Batas Akhir Waktu Pengajuan Permohonan Persetujuan Kembali atas Rekening yang telah Dibuka
Surat Edaran tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok PNS, Anggota TNI, dan Polri. Download SE-19/PB/2015
Peraturan Pemerintah terkait Kenaikan Gaji Pokok dan Gaji bulan ke-13 Tahun 2015 bagi PNS, TNI, dan Polri.
Download PP Nomor 30 Tahun 2015
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-42/PB/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-3663/PB/2015 tentang Penundaan Pengajuan Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang, Barang, Jasa dan Surat Berharga TA 2015
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 tahun 2014 tentang pedoman tata cara revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2015. Download PMK Nomor 257/PMK.02/2014
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270 tahun 2014 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah pusat. Download PMK Nomor 270/PMK.02/2014
Surat Edaran No.042-1/SEK/KU.01/01/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di BawahnyaDownload Surat Edaran No.042-1/SEK/KU.01/01/2014semoga bisa dipedomani dan semoga sukses Bro....
Peraturan Sekma No.2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di BawahnyaPeraturan Sekma No.2 Tahun 2013 ini sangat detil, aplikatif dan merupakan aturan termutakhir tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di Lingkungan Mahkamah Agung RIDownload Peraturan Sekma No.2 Tahun 2013semoga bisa dipedomani dan semoga sukses Bro....
PMK No : 190/PMK.05/2012 adalah PMK tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negaraPMK ini sangat detil, aplikatif dan merupakan aturan termutakhir tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negaraPMK ini berlaku efektif tahun 2013Download PMK No : 190/PMK.05/2012 adalah PMK tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negarasemoga bisa dipedomani dan semoga sukses Bro....
Perdirjend Perbendaharaan ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan (LK), untuk lebih jelasnya silahkan baca komplitannya ya Bro..Download per-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan (LK)berikut ane lampirkan juga beberapa contoh LK untuk tingkat satker dan wilayah yang dapat Juragan simak di link di bawah ini, tapi ane minta maaf pada Juragan sekalian bahwa ini hanya sekedar contoh perbandingan aja lho ya... sebab untuk satker di bawah MA-RI kan sudah difasilitasi komdanas. silahkan giatkan upload data di komdanas ya....oh untuk contoh LK bisa didownload di sini :download contoh LK tingkat satkerdownload contoh LK tingkat wilayah
Perpres ini merevisi beberapa pasal dari perpres 54 tahun 2010 dan perpres 35 tahun 2011, untuk lebih jelasnya silahkan baca komplitannya ya Bro..Download Perpres 70 tahun 2012beberapa perbedaan perpres 70 tahun 2012 dengan perpres 35 tahun 2011, perpres 54 tahun 2010 dan kepres 80 tahun 2003 dapat Juragan simak di sinidownload matrik perbedaan perpres 70 tahun 2012

 
red kiwi
elektronik sigara
center
ukash