• iku
  • reviurenstra
  • peraturan
  • 2017-LKJIP
  • Graphic1
  • LK-KORWIL
Cetak

Workshop SAPK Dan SIADPA

Ditulis oleh eko on .

WORKSHOP SISTEM ADMINISTRASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK)

DAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERKARA PENGADILAN AGAMA (SIADPA)

PENGADILAN AGAMA SE JAWA TENGAH

 

{gallery}gallery/sapksiadpa{/gallery}

Semararang|pta-semarang.go.id (1/5/12)

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan perkara di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang maka selama tiga hari, tanggal 1 s/d 3 Mei ini diadakan Workshop Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA) dan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

Sebanyak 120 orang yang terdiri dari para Kepala Sub Bagian / Kepala Urusan Kepegawaian Pengadilan Agama, Operator SAPK, dan Operator SIADPA mendapatkan gemblengan dari nara sumber yang berasal dari Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta untuk aplikasi SAPK, dan nara sumber dari Tim Nasional SIADPA Plus Badilag MARI untuk aplikasi SIADPA nya.

Dalam kegiatan yang merupakan program kerja Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk Tahun Anggaran 2012 ini juga dilakukan validasi data kepegawaian untuk seluruh data pegawai Pengadilan Agama di Jawa Tengah dengan sistem yang sesuai standar BKN serta upaya untuk lebih “menghijaukan” dan “membumikan” SIADPA di Jawa Tengah.

Cetak

Ketua PTA Semarang Pada Seminar di BKOW Jateng

Ditulis oleh eko on .

“ KEBABLASAN ANAK (HASIL) ZINA DIMASUKKAN SEBAGAI ANAK SAH “

 

{gallery}gallery/bkow{/gallery}

Semarang׀ pta-semarang.go.id (30/4/12)

Drs. H. Chatib Rasyid, SH.MH., Ketua PTA Semarang menyatakan bahwa merupakan hal yang kebablasan (melampaui batas) bila anak dari hasil hubungan zina (hubungan suami istri yang dilakukan tanpa adanya perkawinan) dimasukkan sebagai anak yang sah. Hal tersebut diungkapkan Chatib Rasyid saat menjadi salah satu nara sumber dalam seminar sehari yang diadakan Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Propinsi Jawa Tengah. Acara yang bertajuk “Kebijakan Pemerintah Jawa Tengah Terhadap Fenomena Bermacam Perkawinan di Luar Undang-Undang Perkawinan di Indonesia” bertempat di Gedung Wanita Lt. II ini diikuti oleh 100 orang perserta utusan dari anggota BKOW se Jawa Tengah yang tentunya semua adalah para wanita.

Makalah yang berjudul “Kebijakan PTA Jawa Tengah terhadap Fenomena Bermacam Perkawinan Diluar Undang-Undang Perkawinan di Indonesia” dibawakan dengan santai dan kocak oleh Chatib Rasyid sehingga para peserta larut dibawa kepada pemahaman bahwa yang dimaksud dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang istilah diluar perkawinan adalah pekawinan yang sah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 2(1)) tetapi tidak dicatatkan (pasal 2(2)). Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sedangkan ayat (2) nya tentang pencatatan perkawinan.

elektronik sigara
center