Semarang|pta-semarang.go.id (21/12/20)
Pada pagi hingga siang hari ini Senin, 21 Desember 2020, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang bersama Wakil Ketua, Hakim Tinggi serta Pejabat Struktural Fungsional memenuhi undangan Dirjen Badilag Mahkamah Agung R.I. dalam acara Penyerahan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). PTA Semarang bersama 4 (empat) Pengadilan Agama di Jawa Tengah, yaitu: PA. Pati Kelas IA, PA. Pemalang Kelas IA, PA. Wonosobo Kelas IA dan PA. Magelang Kelas II termasuk diantara 51 satker lain di Peradilan Agama yang berhasil membangun Zona Integritas dan meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.
Acara yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun sebagai rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi sedunia oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dihadiri Wakil Presiden R.I. KH Ma’ruf Amin secara virtual serta Pimpinan Kementerian dan Lembaga, termasuk Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. secara langsung serta seluruh Penerima Penghargaan Zona Integritas Tahun 2020 yang hadir secara langsung maupun secara virtual.
Predikat Zona Integritas menuju WBK dan WBBM merupakan sebuah apresiasi kepada instansi pemerintah yang mampu dan berusaha lebih untuk membangun unit kerja percontohan yang berintegritas dan melayani dengan prima. Unit percontohan ini yang akan menularkan virus-virus perubahan sehingga semakin mendorong kemajuan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Untuk tahun 2020 ini menurut Plt. Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Drs. H. Jufri Rahman, M.Si, terdapat 3691 unit kerja yang diusulkan kepada Tim Penilai Nasional dan yang berhasil ke tahap evaluasi lanjutan sebanyak 2570 unit kerja, selanjutnya yang berhasil lolos dalam panel akhir sebanyak 763 unit kerja, dengan rincian 681 unit kerja pelayanan ditetapkan WBK dan 82 unit kerja pelayanan ditetapkan WBBM. Predikat WBK/WBBM ini tidak bersifat permanen, artinya jika berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi nanti masih ditemukan fakta yang bertentangan dengan predikat WBK/WBBM maka predikat ini bisa dicabut kembali.
Wakil Presiden R.I., K.H. Ma’ruf Amin mengucapkan selamat kepada yang telah berhasil meraih predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan bagi yang belum berhasil meraihnya agar senantiasa terus berbenah diri dan mengejar ketertinggalan dan memperbaiki segala kekurangan. Dalam arahannya juga disampaikan bahwa Reformasi Birokrasi (RB) merupakan pilar penentu keberhasilan tercapainya visi Indonesia Maju maka Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dan mempercepat Reformasi Birokrasi (RB) di seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini harus dipastikan tegaknya integritas birokrasi. Keberhasilan pelaksanaan RB harus didukung dengan upaya yang serius dalam menciptakan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Keberhasilan RB sangat ditentukan oleh SDM yang unggul dan berintegritas yang sangat dibutuhkan sebagai agen perubahan untuk kemajuan. Untuk itu pemerintah terus memperkuat langkah, dan memperluas cakupan Zona Integritas dan menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang optimal, kapasitas birokrasi yang handal dan akuntabel serta SDM Aparatur yang professional.
Wakil Presiden juga mengingatkan perihal ukuran konsep integritas berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara, pertama, kejujuran, agar dipegang kuat sebagai satu nilai dasar, yang diyakini dan diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan tugas, kedua, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan, tunjukkan komitmen untuk patuh dan didukung sikap moral secara bertanggungjawab, ketiga, kemampuan bekerjasama, tingkatkan kolaborasi dan profesionalisme untuk kinerja yang terbaik, keempat, pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara, memberikan pelayanan terbaik, mementingkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan kelompok. Setiap ASN harus mempunyai komitmen untuk membangun budaya integritas untuk mengatasi setiap tekanan dan ancaman untuk tidak melakukan pelanggaran.
Lebih lanjut dikemukakan Wakil Presiden bahwa keberhasilan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam era Revolusi Industri 4.0 masyarakat semakin menuntut pelayanan public yang cepat, tepat dan berkualitas maka diharapkan seluruh penyelenggara pelayanan public untuk meningkatkan akselerasi dan perbaikan pelayanan public secara berkelanjutan dan berkesinambungan dan menciptakan inovasi-inovasi terbaik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis.
Mari bersama membangun negeri dengan melakukan percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas. SALAM PERUBAHAN.
