Semarang | Rabu 30 September 2020, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H., bersama para Hakim Tinggi PTA Semarang mengikuti acara secara daring Wisuda Purnabhakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Dr. Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag. oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. bertempat di ruang Command Center PTA Semarang.

Acara yang diikuti seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia secara daring ini merupakan kegiatan ke-empat yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media virtual ini. Hal ini merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung dalam memutus rantai wabah pandemik covid-19 selain juga selalu memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan yaitu mengimplementasikan 3M, yaitu memakai masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Dalam kata sambutannya, Ketua Mahkamah Agung merasa prihatin dan duka yang mendalam atas berpulangnya bebrapa insan peradilan ke rahmatullah akibat terserang wabah virus yang sangat mematikan ini, sebagiannya dirawat karena positif dan beresiko terpapar virus covid19 bahkan beberapa kantor pengadilan terpaksa membatasi layanan hingga melakukan lockdown.

Agar tidak ada korban-korban berikutnya yang berjatuhan Dr, H, Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung mengajak seluruh insan peradilan melakukan ikhtiar kolektif bersama, yaitu selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memutus mata rantai penyebaran wabah yang mematikan ini disamping itu janganlah kita bosan menengadahkan tangah bermohon kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa agara pandemi ini segera berlalu sehingga kita dapat menjalankan lagi aktifitas secara normal sebagaimana biasanya.

Berkaca dari perjalanan pengabdian Dr. Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag. selama 39 tahun yang telah berhasil mendedikasikan hidupnya selama 39 tahun sebagai pegawai sebagai hakim dan sebagai pimpinan lembaga peradilan maka dapat dilihat bagaimana idealnya sosok seorang hakim yang telah ditunjukkan oleh beliau. Seorang hakim itu memiliki kemampuan teknis yustisial dan berintegritas tinggi maupun sebagai manajer yang mempunyai kualitas kepemimpinan dalam menata dan mengelola organisasi, berdedikasi dan berloyalitas yang tulus dan ikhlas mengabdi untuk bangsa dan Negara.

Bagi seorang hakim ketulusan dan keikhasan merupakan tameng yang membentenginya dari segala godaan. Seorang hakim tidak pernah berharap puji dari manusia dan tidak gentar mendapat cacian orang lain, seorang hakim senantiasa menjalankan tugas dengan penuh integritas selebihnya kita serahkan kepada penilaian Allah yang Maha Kuasa. Disamping itu bersikap profesional merupakan karakter wajib bagi seorang hakim yang selalu tercermin dalam sikap perilaku maupun ilmu pengetahuan yang mumpuni hingga setiap putusan yang dijatuhkan terlahir dari basis pengetahuan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan, maka seorang hakim dituntut untuk selalu belajar dan belajar.

“Maka selagi ada kesempatan untuk belajar tingkatkan terus kapasitas intelektual baik secara formal maupun informal,” demikian pesan Ketua Mahkamah Agung RI.

 Pada akhhir sambutannya Ketua Mahkamah Agung mengungkapkan rasa bangga dan syukurnya melepas  Dr. Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi disertai doa semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan rahmat dan taufiqnya kepada beliau sekeluarga.

Kepada 

Yth. Ketua Pengadilan Agama Se Jawa Tengah

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berikut kami sampaikan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3267/DJA/KP.01.2/9/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Pencantuman Gelar Tenaga teknis di Lingkungan Peradilan Agama. Untuk lebih jelasnya klik Surat di bawah ini :

S U R A T

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat kami

ttd 

PTA Semarang

Semarang | Kamis, 24 September 2020 telah dilaksanakan acara Rapat Koordinasi Persiapan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Kegiatan yang menindaklanjuti Sosialisasi Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja pada Selasa 22 September kemarin ini dilaksanakan secara virtual dengan peserta seluruh Panitera dan Sekretaris serta Pejabat terkait di Pengadilan Agama se Jawa Tengah.

Dalam sambutannnya sebelum membuka acara rapat koordinasi secara resmi dibuka, Bapak Abdul Mutholib, S.Ag, S.H., Sekretaris PTA Semarang menyatakan bahwa Rakor kali ini memiliki nilai strategis terutama dengan adanya perubahan-perubahan dalam tata cara pengusulan pembayaran tunjangan kinerja (remunerasi) serta dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan yang harus dipahami sebaik-baiknya, terutama mengenai Penilaian Kinerja Pegawai (PKP). Sekretaris PTA Semarang betul-betul mengharapkan para peserta untuk serius dan focus serta memanfaatkan kegiatan ini sebaik-baiknya dengan menanyakan hal-hal yang masih belum dipahami meskipun dilaksanakan dalam waktu yang terbatas dan secara virtual.

Setelah rakor ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris PTA Semarang tepat pukul 9.30 WIB selanjutnya para peserta mendapatkan paparan perihal Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. oleh Bapak Suparijanto Sigit, S.H., M.M., Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian PTA Semarang, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Masnan Eriyanto, S.E. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi dan Ibu Atik Noviana, S.E., Analis Sumber Daya Manusia, perihal Penilaian Kinerja Pegawai dan Cara Pengisian Formulir Penilaian Kinerja Pegawai. 

Banyak permasalahan yang dijumpai dan dimintakan solusi jalan keluar yang dikemukakan para peserta Rapat Koordinasi ini dan alhamdulillah semua mendapatkan penjelasaan yang memuaskan dari Tim PTA Semarang. “Bila ada kebijaksanaan yang harus diambil mohon agar tidak merugikan, baik terhadap pegawai yang bersangkutan maupun lembaga secara keseluruhan, kebijaksanaan harus didukung dengan data yang valid dan dapat dipertangungjawabkan”, demikian ditekankan oleh Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PTA Semarang.

Semarang (22/09/2020) | Pada pagi hari ini Selasa 22 September 2020 telah dilaksanakan acara Sosialisasi Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Acara yang dilaksanakan secara virtual ini dibuka oleh Plt. Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Drs. H. Aco Nur, M.H. dan  kemudian dilanjutkan materi sosialisasi yang diberikan oleh para nara sumber, yaitu: Hj. Supatmi, S.H.,M.M., Kepala Biro Kepegawaian, H. Sahwan, S.H.,M.H. Kepala Biro Keuangan dan   Edi Yuniadi, S.Sos.,M.M.,CPSAK. , Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana yang membawakan materi perihal Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung R.I., Penilaian Kinerja Pegawai dan Cara Pengisian Formulir Penilaian Kinerja Pegawai.

Sosialisasi ini sangat penting untuk dipahami seluruh Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan Tunjangan Kinerja karena terdapat perbedaan dalam tata cara pelaksanaan pembayarannya, yaitu dimana tata cara pembayaran tukin periode April 2019 hingga Agustus 2020 didasarkan pada kehadiran dan dibayarkan mengikuti Kelas Jabatan pada SK KMA 177 Tahun 2015 (Hay Point) dengan mengacu pada Perpres 8 Tahun 2020, sedangkan tata cara pembayaran tukin sejak September 2020 didasarkan pada kehadiran dan capaian kinerja pegawai setiap bulan dan dibayarkan mengikuti Kelas Jabatan pada SK KMA 209 Tahun 2020 dan SK KMA 210 Tahun 2020 (FES).

Dalam tata cara pembayaran tunkin yang terbaru untuk capaian kinerja pegawai setiap bulan bobotnya 50% dan kehadiran pegawai bobotnya juga 50%. Adapun batasan lingkup penilaian kinerja dengan nilai 91-100 (sangat baik) tunkin dibayarkan 100%, nilai 76-90 (baik) tunkin dibayarkan 100%, nilai 61-75 (cukup) tunkin dibayarkan 75%, nilai 51-60 (kurang) tunkin dibayarkan 50% dan 50-kebawah (buruk) tunkin dibayarkan 25%. Menurut Perma No. 3 Tahun 2020, terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktu kerja mendapatkan pemotongan tunkin sebesar: 1 s/d 30 menit (0,5 %), 31 s/d 60 menit (1%), 61 s/d 90 menit (1,25%) dan ≥91 menit (1,5%).

Pejabat Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengikuti acara sosialisasi secara virtual ini adalah Sekretaris PTA Semarang, Kabag Perencanaan dan Kepegawaian, Plt. Kabag Umum dan Keuangan, Kasubag Kepegawaian dan TI, Bendahara, Analis SDM Aparatur, Analis Humas dan Protokol, Pengelola Sistem dan Jaringan serta Pengolah Daftar Gaji. 

Semararang (22/09/2020) | “Satker kita adalah Rumah Pertama kita  karena kita sudah dikontrak di kantor kita selama 8 jam dalam sehari, lebih lama dari rumah kedua kita (rumah di keluarga kita adalah rumah kedua kita) yang lebih banyak kita gunakan untuk beristirahat tidur, maka apabila rumah pertama kita tidak kondusif, tidak nyaman, apalagi dalam kondisi pandemic covid19 seperti sekarang ini maka kita tidak akan bisa bekerja secara tenang, dan maksimal dalam memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan”, demikian salah satu isi pembinaan dari Ibu Dra Hj. Nur Djanah Syah, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Badilag-MARI, pagi ini Selasa, 22 September 2020 dari ruang Command Center Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Acara Pembinaan dan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Tahun 2020 Melalui Virtual Meeting ini diikuti khusus para satker Peradilan Agama di Jawa Tengah yang telah lolos self assesment oleh Tim Penilai Internal, yaitu Badan Pengawas Mahkamah Agung R.I. yang proses selanjutnya nanti akan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional, yaitu: Kemenpan RB, KPK dan Ombudsmen R.I. untuk meraih predikat Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dalam menghadapi Tim Penilai Nasional ini Peradilan Agama di Jawa Tengah sangat bersyukur mendapat pendampingan secara langsung dari Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Badilag MARI dan Tim terhadap 21 satker, yaitu: 1 (satu) satker yang akan dinilai Pembangunan ZI menunju WBBM, yaitu PA Semarang, penilaian ZI menuju WBK, yaitu PTA Semarang, PA Kelas I A: 10 (sepuluh) satker, PA Kelas I B: 15 (lima belas) satker dan PA Kelas II: 1 (satu) satker.

Beberapa hal penting yang diungkapkan Ibu Direktur antara lain: implementasi nyata dari capaian sertifikasi yang telah diraih dengan susah payah, agar perubahan mindset seluruh warga Peradilan Agama (dari Pimpinan hingga honorer) betul-betul diwujudkan, dan evaluasi bagi satker yang belum mengikuti ataupun belum lolos penilaian WBK baik oleh Tim Internal maupun Tim Nasional.

Semua satker agar mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang sudah diraih, minimal dekorum ruang sidang dan K3 benar-benar harus diperhatikan, sebab telah ada bukti ketika dilakukan inspeksi mendadak pada satker yang berakreditasi APM A Excellent oleh Pimpinan Mahkamah Agung R.I. ternyata kondisi riil telah “menampar” Bapak Dirjen Badilag dimana saat dilakukan sidak kondisinya tidak sesuai dengan akreditasi yang telah diraihnya sehingga akhirnya diturunkan menjadi akreditasi C, “Oleh sebab itu para Hakim Tinggi Pengawas Daerah agar diberdayakan sesuai dengan SK nya, pada satker dimana wilayah binaannya, sehingga paham betul dengan kondisi satker tersebut, dan pesan dari Pimpinan “keras-keras sedikit tidak apa-apa demi kebaikan satker sendiri”,” demikian dipesankan ibu Dirjen. Jadi dari kasus tersebut ditengarai satker itu melakukan bersih-bersih dan rapi-rapi saat akan dilakukan penilaian, namun begitu usai maka kembali ke keadaan semula, maka dapat disimpulkan bahwa mindset Pimpinan dan aparatnya belum berubah.

Untuk para Pimpinan Peradilan Agama, perlu disadarkan kembali bahwa tujuan diberikannya SK kepada seseorang sebagai Pimpinan PA adalah agar Pimpinan tersebut memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sekali lagi bukan sebagai pejabat tapi sebagai pelayan masyarakat di wilayah hukumnya. “Agar ditanyakan ke hati nurani kita, gaji yang kita peroleh sebagai kompensasi telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat lalu kita berikan kepada keluarga kita, apakah akan membawa berkah bila kita tidak meberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat?” demikian diingatkan Ibu Direktur.

Adapun satker yang tidak masuk atau tidak lolos saat dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal (Bawas) adalah satker yang tidak cukup nilainya, disebabkan:

1. Pertanyaan dari LKE tidak terjawab dengan tegas, jelas dan nyata;
2. Eviden tidak terbaca saat diunduh oleh Tim Penilai Internal (Bawas), mungkin masalah internet;
3. Sekalipun LKE bagus, eviden lengkap, namun terdapat aduan ke Bawas atau ditemukannya perilaku koruptif satker. Ketika Tim evaluator saat surveillance ke satker dengan menyamar sebagai masyarakat masih menjumpai praktek koruptif. Jadi perilaku koruptif ini bisa dari Pimpinan ataupun sampai para tenaga honorer. Maka mainset lembaga harus kuat, bahwa lembaga Peradilan Agama harus bebas dari korupsi.

Sedangkan menurut catatan Asisten Deputi Menpan RB bagi yang belum lolos penialai pembangunan ZI menuju WBK karena ada beberapa sebab: yaitu

1. pada aspek pengungkit penguasaan substansi Pembangunan Zona Integritas:

Pertama: Pimpinan tidak memahami secara penuh tentang Pembangunan ZI, yang memahami hanya beberapa aparaturnya atau bahkan sebaliknya PImpinan memahami akan tetapi aparaturnya tidak ada yang memahami. Jadi pemahaman terhadap Pembangunan ZI harus melembaga, tidak boleh hanya beberapa orang saja yang tahu bahkan hingga cleaning service juga harus mengetahuinya;

Kedua: Keterlibatan Pimpinan dalam Pembangunan ZI yang sangat minim, pembangunan ZI hanya dilakukan oleh beberapa orang tidak secara menyeluruh;

Ketiga: Pembangunan ZI tidak dilakukan oleh unit kerja namun hanya oleh beberapa orang saja

1. Budaya Integritas Tinggi dan budaya melayani belum diimplementasikan secara maksimal

Pertama: Cara pelayanan belum menggambarkan sertifikasi yang telah diperolehnya, yaitu A Excellent

Kedua: pengawasan masih bersifat formalitas belum sesuai dengan system;

Ketiga: Inovasi sudah dilakukan namun keberadaannya tidak dibutuhkan masyarakat.

Pada akhir pembinaannya Ibu Direktur teringat akan amanah orang tuanya yang sudah alamrhum yang merupakan seorang guru,” Nur Djanah, kamu ini adalah PNS, bukan dengan mengambil duit segepok itu kita dikatakan korupsi, kamu ini PNS sudah dikontrak dari jam 08.00 s/d 14.00 (saat itu), kalau kamu tidak konsisten, selalu terlambat dan pulang awal, itu juga korupsi, Nak…”, demikian dipesankan Beliau menutup sesi pembinaannya.

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah

Di Tempat

Assalamualaikum Wr wb

Bersama ini kami sampaikan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor W11-A/3041/PS.00/IX/2020 tentang Pembinaan dan Uji Coba Presentasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2020.

Untuk lebih jelas, dapat diunduh pada link berikut :

S U R A T

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Kepada 

Yth. Ketua Pengadilan Agama (daftar terlampir)

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berikut kami sampaikan Surat Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Nomor 96/Bua.2/Kp.04.1/9/2020 tanggal 17 September 2020 perihal Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) pada Mahkamah Agung RI Tahun 2020 Periode 2. Untuk lebih jelasnya klik link di bawah ini

S U R A T

Atas perhatianya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum

Hormat kami

PTA Semarang

Semarang, 21/09/20 | Pengadilan Tinggi Agama Semarang menggelar Rapat Koordinasi dengan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah secara virtual. Rapat dengan agenda Persiapan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama se-Jawa Tengah tersebut dimulai pukul 09.30 WIB bertempat di aula Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Plt. Panitera, serta semua Hakim Tinggi Pengawas Daerah.

Dalam kata sambutanya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyampaikan kepada Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah : “ada 2 (dua) hal yang harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh untuk kebaikan dan prestasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah. Pertama, adalah Surveillance APM. Semua Pengadilan Agama harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, pertahankan predikat A Excellent yang sudah diraih, oleh karena itu hari ini kita laksanakan Rapat Koordinasi dengan PTA. Semarang dengan maksud, apabila ada hal yang belum sempurna untuk sesegera mungkin disempurnakan. Kedua, penilaian Zona Integritas oleh Kemenpan RB harus sungguh-sungguh dipersiapkan. Tampilkan aplikasi inovasi. Foto-foto before dan after. Pada tahun ini PTA. Semarang mengusulkan 21 Pengadilan Agama untuk mengikuti Zona Integritas dan 36 Pengadilan Agama akan menerima surveillance yang sudah di jadualkan semuanya oleh Badilag. Untuk itu, hari Selasa 22 September 2020 semua Ketua Pengadilan Agama di Jawa Tengah harus mempersiapkan diri untuk uji coba presentasi Zona Integritas via zoom meeting. Sekali lagi sukseskan survellence APM dan ZI dengan sebaik-baiknya”. Demikian Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengakhiri sambutannya.

Pada rakor hari ini materi bimbingan diberikan oleh Tim Assesor Badilag yang ada di Jawa Tengah, yaitu Dra. Hj. Zulaecho, MH (Hakim Tinggi PTA. Semarang) dan H. Zulfikar Arif Rahman Purba, SH, MM (Sekretaris PA. Semarang). Pada sessi tanya jawab ada beberapa Pengadilan Agama yang memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan persiapan dokumen-dokumen APM diantaranya adalah PA. Kajen, PA. Pekalongan, PA. Kebumen, PA. Boyolali dan PA. Surakarta. Oleh karena terbatasnya waktu maka Rapat Koordinasi diakhiri pada pukul 11.45 dan bagi Pengadilan Agama yang masih memerlukan arahan lebih lanjut kedua assessor tersebut masih menyediakan waktu untuk berkomunikasi demi kemajuan dan suksesnya Peradilan Agama di Jawa Tenghah. (ns)

Semarang, 18/09/2020 | Hari terakhir sekaligus penutupan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung RI formasi tahun 2019 wilayah Jawa Tengah yang dilaksanakan di Ruang I UPT BKN Semarang.