RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

on . Posted in Berita Kegiatan

Semarang | Kamis, 24 September 2020 telah dilaksanakan acara Rapat Koordinasi Persiapan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Kegiatan yang menindaklanjuti Sosialisasi Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja pada Selasa 22 September kemarin ini dilaksanakan secara virtual dengan peserta seluruh Panitera dan Sekretaris serta Pejabat terkait di Pengadilan Agama se Jawa Tengah.

Dalam sambutannnya sebelum membuka acara rapat koordinasi secara resmi dibuka, Bapak Abdul Mutholib, S.Ag, S.H., Sekretaris PTA Semarang menyatakan bahwa Rakor kali ini memiliki nilai strategis terutama dengan adanya perubahan-perubahan dalam tata cara pengusulan pembayaran tunjangan kinerja (remunerasi) serta dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan yang harus dipahami sebaik-baiknya, terutama mengenai Penilaian Kinerja Pegawai (PKP). Sekretaris PTA Semarang betul-betul mengharapkan para peserta untuk serius dan focus serta memanfaatkan kegiatan ini sebaik-baiknya dengan menanyakan hal-hal yang masih belum dipahami meskipun dilaksanakan dalam waktu yang terbatas dan secara virtual.

 

Setelah rakor ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris PTA Semarang tepat pukul 9.30 WIB selanjutnya para peserta mendapatkan paparan perihal Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. oleh Bapak Suparijanto Sigit, S.H., M.M., Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian PTA Semarang, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Masnan Eriyanto, S.E. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi dan Ibu Atik Noviana, S.E., Analis Sumber Daya Manusia, perihal Penilaian Kinerja Pegawai dan Cara Pengisian Formulir Penilaian Kinerja Pegawai. 

Banyak permasalahan yang dijumpai dan dimintakan solusi jalan keluar yang dikemukakan para peserta Rapat Koordinasi ini dan alhamdulillah semua mendapatkan penjelasaan yang memuaskan dari Tim PTA Semarang. “Bila ada kebijaksanaan yang harus diambil mohon agar tidak merugikan, baik terhadap pegawai yang bersangkutan maupun lembaga secara keseluruhan, kebijaksanaan harus didukung dengan data yang valid dan dapat dipertangungjawabkan”, demikian ditekankan oleh Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PTA Semarang.