WEBINAR PERAYAAN HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL, HARI HAKIM PEREMPUAN INTERNASIONAL, DAN HARI KARTINI 2023

Semarang|pta-semarang.go.id (14/4/2023)

Para Hakim Tinggi pada PTA Semarang pagi hingga siang hari ini Jum’at 14 April 2023 menghadiri undangan Webinar Perayaan Hari Perempuan Internasional (8 Maret), Hari Hakim Perempuan Internasional (10 Maret) dan Hari Kartini (21 April) 2023. Kegiatan yang diprakarsai oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung R.I. / Koordinator Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI, para Hakim Agung, para Hakim AdHoc, Director of Global Institute for Woman’s Leadership, Federal Circuit and Family Court of Australia, Leader Indonesia Australia Partnership for Justice, Panitera Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI, Hakim Tinggi pada Peradilan Tingkat Banding seluruh Indonesia serta para Hakim Tingkat Pertama seluruh Indonesia.

Webinar yang bertajuk #Embrace Equity, Hakim Perempuan Dan Peningkatan Keberagaman Di Peradilan tersebut menghadirkan YM Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, sebagai Keynote Speaker yang sekaligus membuka kegiatan webinar ini secara resmi. Dalam sambutannya tersebut Sunarto menyatakan bahwa tahun ini merupakan tahun kedua masyarakat global mempertingati Hari Hakim Perempuan Internasional setelah dideklarasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Maret tahun 2021 sebagai upaya untuk memperbaiki kesetaraan peradilan. Sunarto berharap peringatan perayaan ini memberikan inspirasi untuk terus mengupayakan terwujudnya kesetaraan gender di seluruh lingkungan badan peradilan di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa Mahlamah Agung memandang sangat penting keseimbangan representasi dan kepemimpinan Hakim Perempuan pada Badan Peradilan di Idonesia yang merupakan bagian penting untuk mewujudkan inklusifitas yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan kepercayaan public yang lebih kuat.

Peradilan yang inklusif adalah peradian yang mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan layanan peradilan bagi pencari keadilan tanpa terkecuali yang tidak memandang identitas gender, etnis, disabilitas, kedudukan sosial dan ekonomi masyarakat. Perdilan yang inklusif tidak hanya pemberian layanan yang sekedar sama atau equal namun pengadilan harus mengenali dulu kebutuhan setiap kelompok pencari keadilan terutama mereka yang menjadi bagian dari kelompok minoritas atau kelompok rentan (perempuan, anak dan disabilitas). Setelah itu pengadilan berupaya menyelenggarakan pelayanan yang khusus sesuai kebutuhan masing-masing. Bukan sekedar layanan yang sama, maka pendekatan inilah yang disebut equity, pemberian fasilitas, penerapan peraturan, atau pemenuhan hak secara berbeda-beda sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing pihak untuk mencapai kesetaraan dan keadilan untuk semuanya.

Salah satu pendekatan yang disarankan untuk meningkatkan inklusifitas adalah dengan meningkatkan represntasi dari anggota-anggota kelompok yang secara umum kurang terwakili dalam konteks pengambilan keputusan. Dalam organisasi Mahkamah Agung adalah dengan upaya meningkatkan representasi dan kepemimpinan hakim perempuan. Kehadiran jumlah hakim perempuan yang seimbang baik sebagai hakim maupun sebagai pimpinan diharapkan akan memberikan wwasan dan pengetahuan yang lebih baik bagi pengadilan dalam memberikan pelayanan untuk perempuan dan anak.

Representasi hakim perempuan pada Badan Peradilan di Indonesia masih belum sepenuhnya ideal, sebagai contoh di lingkungan peradilan umum saat ini Ketua Tingkat Banding perempuan baru mencapai 6%, atau hanya 2 orang dari 34 orang. Wakil Ketua Tingkat Banding perempuan hanya 21% atau 6 dari 28 orang. Meskipun demikian representasi hakim perempuan di tingkat pertama menunjukkan peningkatan yang cukup baik, yaitu Ketua Tingkat Pertama 24% atau 85 orang dari 357 orang. Sementara untuk Wakil Ketua Peradilan Tingkat Pertama sebesar 29% atau 88 dari 301 orang.

Untuk meningkatkan representasi dan kepemimpinan hakim perempuan Mahkamah Agung telah mempertimbangkan dan menerapkan beberapa pendekatan pada aspek pengembangan dan pembinaan karir hakim perempuan dalam menghadapai tantangan menyeimbangkan peran professional dan peran keluarga, yaitu hakim perempuan sedapat mungkin ditempatkan di pengadilan-pengadilan yang dekat atau terjangkau dari lokasi keluarganya. Apabila suami hakim tersebut juga berprofesi sebagai hakim maka Mahkamah Agung menempatkan keduanya di pengadilan yang saling berdekatan. Selain itu Hakim Perempuan juga diikutkan dalam setiap rapat yang memutuskan mutasi dan promosi hakim untuk didengar pendapat dan sarannya terkait penempatan hakim perempuan untuk meminimalisir bias gender yang tidak disadari dalam menetapkan keputusan. Saat ini Mahkamah Agung sedang melakukan survey tentang peran dan kepemimpinan hakim perempuan untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh hakim perempuan dalam meraih posisi kepemimpinan pada Badan Peradilan.

Setelah Sunarto membuka webinar secara resmi, para narasumber yang dimoderatori oleh Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., memberikan materinya. Yang pertama memberikan materi adalah YM. Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI yang membawakan materi “Hambatan dan Tantangan Hakim Perempuan di Indonesia”. Yang kemudian dilanjutkan oleh Michelle Ryan, Director of Global Institute for Woman’s Leadership dengan materinya “Using Evidence to Advance Equality for Woman”. Kedua pemateri tersebut ditanggapi oleh empat orang penanggap, yaitu: H. Bambang Myanto, S.H., M.H. (Dirjen Badilum MARI), Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. (Dirjen Badilmil dan TUN). Dr. Lelita Dewi, S.H., M.Hum, (Hakim Tinggi pada PTA Kepulauan Riau) serta The Hon Justice Suzanne Christie Federal Circuit and Family Court of Australia.

Setelah sesi tanya jawab maka webinar tersebut ditutup dengan Closing Remarks dari Mr. Craig Ewrs, selaku Pimpinan Indonesia Australia Partnership for Justice dan closing remaks dari YM Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM. Selaku Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung sekaligus Ketua Koordinator Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung.