Workshop Pendalaman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Semarang|pta-semarang.go.id (14/7/2023)

Pada hari ini Kamis, 27 Juli 2023, Hakim Tinggi, para Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Tinggi Agama Semarang menghadiri workshop peningkatan pemahaman Perma 3/2017 yang telah diselenggarakan oleh YLBHI-LBH Semarang di Hotel Mahima Semarang.
Sebelum diadakannya workshop tersebut, LBH Semarang bersama dengan organisasi advokat dan kelompok pendamping perempuan telah mengadakan focus group discussiom (FGD) yang menghasilkan temuan catatan mengenai kurang optimalnya implementasi Perma 3/2017 di Wilayah Jawa Tengah, seperti masih adanya victim blaming atau pernyataan yang menyudutkan korban dan menormalisasi kekerasan, lalu munculnya pertanyaan-pertanyaan seksis yang menjadikan perempuan saat berhadapan dengan hukum merasa direndahkan.

Sebagai respon dari temuan di atas, YLBHI-LBH Semarang melanjutkan audiensi bersama dengan Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Agama Semarang.

Perlu diketahui, bahwa latar belakang diterbitkannya Perma Nomor 3 Tahun 2017 adalah untuk mengisi kekosongan aturan sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak (dalam perkara perdata).
Workshop ini selain melibatkan Komisi Yudisial Semarang, juga para Hakim Tingkat Banding, Hakim Tingkat Pertama dan Panitera dari PT, PTA, PN, dan PA Semarang. Pesertanya terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang partisipan. PTA Semarang menugaskan Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. selaku Hakim Tinggi PTA Semarang, H. Ma’sum Umar, S.H., M.H., selaku Panitera PTA Semarang, dan Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H., selaku Panitera Muda Hukum PTA Semarang. Kemudian diikuti oleh 3 (tiga) Panitera Pengganti, yaitu Anwar Faozi, S.H., Dr. Rokhmat, M.Si. dan H. Mochammad Muchlis, S.H.

Sesi pertama dibuka dengan materi keseteraan dan keadilan gender yang dibawakan oleh Evarisan, S.H., M.H. sebagai pegiat keseteraan gender. Kemudian sesi kedua dan ketiga dibawakan oleh Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sekaligus Kelompok Kerja Perempuan dan Anak yang membawakan materi Elaborasi Perma Nomor 3 Tahun 2017. Sesi terakhir yaitu materi tentang refleksi pengalaman partisipan dalam implementasi Nomor 3 Tahun 2017.

Intisari dari workshop Perma Nomor 3 Tahun 2017 yaitu merefresh kembali pemahaman para hakim dan aparat peradilan perihal substansi dari Perma Nomor 3 Tahun 2017 di Jawa Tengah. Besar harapan dari terlaksananya workshop ini yaitu, agar para hakim dapat memahami dan menerapkan asas yang terdapat dalam Pasal 2 BAB II Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017; Asas dan Tujuan yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
Kemudian, hakim diharapkan dapat mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan yang akhirnya dapat mengoptimalkan aksesibilitas keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum.