DIRBIN GANIS BADILAG: NO BRIBERY, NO FEEDBACK, NO GIFT, NO LUXURIOUS HOSPITALITY

Semarang|pta-semarang.go.id (4/03/2024)

Pimpinan PTA Semarang beserta jajarannya, yaitu para Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural Kepaniteraan, Pejabat Struktural Kesekretariatan dan Panitera Pengganti mengikuti secara daring Webinar Penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diselengarakan Badilag dengan menggandeng narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama yang diwakili Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.,bahwa yang menjadi tema webinar pada pagi hingga siang hari ini merupaklan tema yang sangat penting sekali yang merupakan program prioritas Dirjen Badilag, yaitu penguatan integritas dan penguatan kelembagaan. Dalam rangka penguatan integritas itu diperlukan uapaya yang sistematis, terus menerus, berkelanjutan, komitmen dari seluruh warga Peradilan Agama, baik secara personal individual maupun kelembagaan, untuk melaksanakan program-program penguatan integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayanai (WBBM).

Lebih lanjut dikemukakan bahwa Badilag mempunyai 4 (empat) program pengendalian gratifikasi, yaitu:
1. NO BRIBERY, tidak boleh ada unsur suap menyuap dan pemerasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada Masyarakat;
2. NO FEEDBACK, tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih, baik berupa barang maupun berupa uang, dan bentuk lainnya sebagai imbalan dari pemberian layanan;
3. NO GIFT, tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
4. NO LUXURIOUS HOSPITALITY, tidak boleh adanya pelayanan yang berlebihan, yang mewah.

Disamping itu Badilag juga telah mempunyai system pengendalian tindak pidana korupsi pada Peradilan Agama, baik kegiatan yang bersifat represif, perbaikian perubahan system tata keloala, maupun kegiatan-kegiatan yang berupa edukasi kampanye anti korupsi dalam berbagai bentuk, melalui media massa, melalui surat menturat (setiap surat yang diterbitkan pada footnote selalu dicantumkan peringatan anti gratifikasi dan korupsinya), media social (Youtube) dan melalui website masing-masing satker.

Dalam rangka pengendalian gratifikasi dan korupsi Badilag mempunyai program-program unggulan, pertama, pengawasan secara online melalui CCTV yang terhubung dengan 446 (empat ratus empat puluh enam) satuan kerja di seluruh Indonesia dan pada setiap satker terdapat 9 (Sembilan) titik yang bisa dipanytau secara langsung selama 24 jam oleh Pimpinan Mahkamah Agung. Kedua, WA (Whatssapp) Pengaduan yang ditempatkan pada sudut-sudut layanan yang mudah dilihat Masyarakat yang terhubung langsung dan direspon cepat oleh Pejabat Eselon I, Eselon II dan Eselon III pada Badilag. Ketiga, Kalung Identitas Bagi Pengunjung, terdapat 4 (empat) warna kalung bagi pengguna layanan peradilan agama yang bisa membedakan siapa yang menjadi para pihak, siapa saksi, siapa advokat atau penyandang disabilitas dan kaum rentan, sehingga tidak ada orang-orang yang datang menyusup pihak yang tidak berkepentingan atau calo-calo perkara. Keempat, kegiatan-kegiatan lainnya yang berupa internalisasi oleh Pimpinan Pengadilan yang dilakukan secara terus menerus.

Setelah webinar yang diikuti secara daring oleh Pimpinan dan Aparatur Peradilan Agama seluruh Indonesia ini dibuka secara resmi oleh Ditbinganis Badilag, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dengan tema Penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Uapaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh narasumber Ibu Anna Devi, dari Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI. Tanya jawab dan diskusi dipandu oleh Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H. Kepala Sub Direktorat Mutasi Hakim, sebagai Moderator.