WAKIL KETUA PTA SEMARANG DILANTIK SEBAGAI KETUA PTA MALUKU UTARA

 

 

Jakarta|pta-semarang.go.id (12/09/2024)

Ketua Mahkamah Agung R.I. Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. pada hari ini Kamis, 12 September 2024 melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 6 (enam) orang Ketua Pengadilan Tinggi Agama, dimana salah satunya adalah Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H. yang semula menjabat sebagai Wakil Ketua PTA Semarang. Kelima Ketua PTA yang lain sebagaimana Daftar Lampiran Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 190/SK.KP4.1.3/IX/2024 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama tanggal 3 September 2024 adalah:

-       Dr. H. Zulkifli Yus, M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, semula Ketua PTA Medan;

-       Dr. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, semula Ketua PTA Padang;

-       Dr. Abd. Hakim, M.H.I sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, semula Ketua PTA Jambi;

-       Dr. Drs. H. Yusuf Buchori, S.H., M.Si. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, semula Ketua PTA Palu;

-       Drs. Nur Khazim, M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, semula Ketua PTA Maluku Utara;

 

 

Pelantikan suami dari Ibu Hj. Zunita Fiantimala Yasya, S.E. pada hari ini merupakan kali pertama menjabat sebagai Pimpinan tertinggi pada pengadilan tingkat banding. Beliau terakhir menjabat sebagai Wakil Ketua PTA Semarang dari tanggal 1 Februari 2024 hingga 11 September 2024 yang sebelumnya telah 3 (tiga) kali menjabat sebagai Wakil Ketua, yaitu Wakil Ketua PTA Jayapura, Wakil Ketua PTA Gorontalo dan Wakil Ketua PTA Jambi.

Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya mengingatkan kembali para Ketua Pengadilan Tingkat Banding atas isu-isu strategis, integritas profesionalitas dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Pada saat memaparkan perihal optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, Ketua Mahkamah Agung melakukannya secara spontan, sama sekali tidak membaca teks pidato. Bahwa pemaknaan Badan Peradilan Yang Agung adalah suatu badan peradilan yang berbasis IT, saat ini semua tingkatan badan peradilan sudah memanfaatkan IT bahkan pada Mahkamah Agung sudah memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence dalam menetapkan majelis hakimnya.

 

 

Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding diingatkan bahwa akan mendapatkan kesulitan bila tidak mengikuti perkembangan IT dari awal. Perkembangan pemanfaatan IT dilakukan secara bertahap, yaitu: pertama, diterbitkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018, sebagai pencanangan administrasi berperkara secara e-court (e-filling/pendaftaran perkara, e-payment/pembayaran perkara, dan e-summont/pemanggilan pihak-pihak). Ditambahkan bila baru melaksanakan tahap ini satker tersebut sudah ketinggalan, karena e-court ini sudah diperbaiki selangkah lebih maju, tahap kedua, dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang tidak hanya e-court / administrasi, namun juga e-litigasi. Bila belum litigasi maka harus dipacu agar berperkara secara litigasi sebab nantinya memudahkan untuk upaya hukum dan PK-nya, karena bila sudah litigasi, masuknya berkas secara sedikit-sedikit dalam merubah hardcopy menjadi softcopy. Dengan softcopy itu tinggal kirim saja saat pengajuan kasasi dan PK. Maka kewajiban para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding untuk memacu satkernya dan satker yang berada di bawahnya untuk segera melaksanakan IT dengan sebaik-baiknya. Dengan memanfaatkan IT suatu berkas dapat dikirim dari tempat yang jauh dalam hitungan waktu detik sudah sampai di MA, tidak rentan hilang, cepat, tidak memakan biaya, “ini semua dibangun dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada pencari keadilan dengan zero KKN”, demikian ditekankan Ketua Mahkamah Agung.

 

Selepas sambutan Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang baru dilantik didampingi para istri masing mendapatkan ucapan selamat dari seluruh Pimpinan Mahkamah Agung beserta istri masing-masing. (f&n)