PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI OLEH PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPADA PIMPINAN PERADILAN TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA SELURUH INDONESIA

Semarang|pta-semarang.go.id (27/1/22)

Menindaklanjuti surat Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Non Yudisial Nomor 4/WKMA.NY/UND/1/2022 tanggal 19 Januari 2022 perihal Undangan Pembinaan Teknis Secara Virtual, pada 2 hari ini, yakni Kamis 27 Januari 2022 dan Jum’at 28 Januari 2022. Acara pembinaan ini dilakukan secara luring dan daring, yang bertempat di Hotel Best Western Premier Panbil Batam.  Peserta secara luring adalah Ketua, Wakil Ketua, seluruh hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Adapun peradilan tingkat pertama yang hadir secara luring adalah Pengadilan Tingkat Pertama se-wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Wakil Ketua, seluruh Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Batam dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.

Sedangkan Ketua/Kepala, Wakil Ketua/Wakil Kepala, seluruh Hakim, Panitera/Katera dan Sekretaris Tingkat Banding dan Tingkat Pertama seluruh Indonesia menghadiri undangan secara daring melalui Aplikasi Zoom.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai salah bagian yang mendapat undangan menghadiri secara daring bertempat di aula Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang berfungsi pula sebagai ruang Command Center PTA Semarang. Hadir pada acara tersebut Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris PTA Semarang untuk megikuti acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung R.I.

Sebagai narasumber dalam pembinaan hari ini adalah Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc. Sedangkan para Pejabat Eselon I dan Eselon II mendapat giliran memberikan pembinaan besok hari Jum’at 28 Januari 2022.

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin,SH., M.H. selepas membuka acara secara resmi menyampaikan keprihatinannya atas penyebaran wabah covid-19 varian omicron yang semakin meningkat bahkan sudah menunjukkan grafik yang mengkhawatirkan dan sudah menginfeksi 21 warga Pengadilan Negeri Depok dan 13 warga Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga terpaksa lockdown. “Oleh karena itu saya meminta kepada semua Aparat Peradilan seluruh Indonesia agar tetap menjalankan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, menjaga imunitas tubuh secara baik, menjalani vaksinasi ke-3 atau booster,” demikian himbauan M. Syarifuddin.

Beberapa hal penting yang disampaikan Ketua Mahkamah Agung RI: Pertama, terjadinya tangkap tangan oleh KPK terhadap Oknum Hakim dan Panitera Pengganti di PN Surabaya disebutnya telah mencoreng wajah Peradilan sekaligus menjatuhkan harkat dan martabat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Terkait masalah integritas ini merupakan focus perhatian Mahkamah Agung dalam pembinaan kali ini, karena perbuatan tercela oleh satu orang akan merusak semua prestasi yang telah dibangun secara susah payah, “Ibarat nila setitik rusak susu sebelanga,” demikian diibaratkan oleh M. Syarifuddin.

Selanjutnya M. Syarifuddin memerintahkan agar pengawasan dan pembinaan oleh Atasan langsung sebagaimana telah tertuang dalam Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya supaya lebih, lebih ditingkatkan lagi. Setiap atasan langsung wajib melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik di dalam maupun di luar kedinasan secara terus menerus.

Adapun terhadap Hakim dan PP yang terkena OTT, telah ditahan dan ditetapkan sebagai  tersangka oleh  KPK tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan penetapan pemberhentian sementara dengan tanpa mengurangi azas praduga tidak bersalah dan proses hukum diserahkan sepenuhnya kepada KPK. Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah mengirim Tim Pemeriksa ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan pemeriksaan sejauh mana Atasan Langsung telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ybs. “Saya berharap kejadian OTT kemarin menjadi kejadian memalukan yang terakhir, jaaangan sampai ada lagi hakim atau aparatur peradilan yang mencoba untuk melakukan tindakan tercela yang mencoreng nama baik lembaga Peradilan, karena satu orang melakukan tindakan tercela akibatnya ditanggung oleh seluruh warga peradilan,” demikian harapan M. Syarifudin terhadap seluruh aparaturnya.

M. Syarifuddin menyatakan bahwa Pelayanan Prima dan bersih dari KKN merupakan inti dari penilaian WBK dan WBBM yang sangat perlu untuk terus diupayakan oleh satuan kerja-satuan kerja pengadilan, dimana seluruh personilnya berusaha maksimal untuk memberikan pelayanan prima, transparan dan akuntabel serta jauh dari KKN agar penilaian WBK dan WBBM dapat diraih dan dipertahankan hingga akhir tahun, sehingga memperoleh insentifnya, dibalik itu juga tertanam nilai integritas yang tinggi pada setiap pribadi dalam satker tersebut yang pada gilirannya kepercayaan public akan terbangun. Disamping itu juga ada sertifikat SMAP (Sistem Manageman Anti Penyuapan) yang diberikan oleh Badan Pengawasan MA yang mengerahkan “Mistery Shopper” dalam penilaiannya.

Hal yang kedua yang dikemukakan M. Syarifuddin adalah bahwa pada tanggal 21 Januari 2022 Mahkamah Agung dan Tentara Nasional Indonesia telah menandatangani Surat Keputusan Bersama tentang kerjasama penugasan dan pembinaan prajurit TNI di Mahkamah Agung, dan Pengadilan Militer serta Pengadilan Perikanan. SKB ini merupakan penyempurnaan dari SKNB sebelumnya yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi Mahkamah Agung dan organisasi TNI pada saat ini.

Hal Ketiga yang dikemukakan M. Syarifuddin adalah bahwa Mahkamah Agung telah menetapkan tanggal 22 Februari 2022 akan diselenggarakan Prosesi Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021. Pelaksanaan Laptah tahun ini masih sama dengan penyelenggaraan tahun 2020 lalu, yaitu bertempat di Mahkamah Agung dengan mode hybrid, dimana Para Pimpinan, Para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung akan melaksanakan prosesi secara langsung di Ruang Sidang Kusuma Atmaja Lantai 14 Tower Mahkamah Agung serta Perwakilan dari Tingkat Banding dan Tingkat Pertama serta Pejabat Fungsional serta Struktural, dan Ibu-ibu Dharmayukti Karini mengikuti prosesi dari Lantai Dasar Gedung Tower Mahkamah Agung. Sedang bagi Para Pimpinan Satuan Kerja Pengadilan di seluruh Indonesia mengikuti Prosesi Laptah ini secara daring dari tempat masing-masing. Oleh sebab itu M. syarifuddin mengharapkan agar semua satker pengadilan seluruh Indonesia telah mengirimkan data penyelesaian perkara untuk Tahun 2021 dan data-data lainnya yang diperlukan kepada Mahkamah Agung melalui Direktur Jenderal masing-masing.

Mengakhiri sambutannya Ketua Mahkamah Agung memberikan pesan “Jangan berharap publik akan percaya kepada Lembaga Peradilan Sepanjang masih ada Hakim dan Aparatur Peradilan yang menggadaikan Integritasnya. Oleh karena itu Hakim dan Aparatur Peradilan yang tidak berintegritas ibarat Tumor dalam tubuh, untuk mengobatinya harus dipotong agar tidak menjalar ke bagian tubuh yang lain”.

Setelah selesai sambutan dan pembinaan Ketua Mahkamah Agung tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., melanjutkan memberikan pembinaannya dan kemudian bertindak selaku moderator yang mengatur jalannya acara pembinaan selanjutnya yang akan diberikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar, Hakim Agung serta Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung. (f&n)