Rapat Koordinasi Bagian Kepegawaian, Organisasi

dan Tata Laksana

 

Semarang|pta-semarang.go.id (5/7/22)

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta Operator Aplikasi SIKEP Pengadilan Agama se Jawa Tengah, pada hari ini Kamis 7 Juli 2022 memenuhi undangan Ketua PTA Semarang untuk hadir secara daring dari Command Center masing-masing dalam kegiatan Rapat Koordinasi Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. Kegiatan ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1471/SEK.KP.00.2/6/2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal Status Kepegawaian Pegawai Pemerintah Non Pengawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Sekretaris PTA Semarang, Karyarini Fatonah, S.H., M.M. dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi dalam menindaklanjuti Surat Edaran Menpan-RB Nomor B/85/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta SekMA di atas, yang intinya melakukan penataan SDM khususnya tenaga PPNPN di lingkungan MA sebagai tindaklanjut Reformasi Birokrasi tentang penataan SDM yang harus segera dilakukan karena ada batas waktunya yaitu 28 November 2023.

 

 

Sekretaris PTA Semarang memberikan pesan, pertama, para Kasubag Kepegawaian menyampaikan kepada Sekretaris dan Ketua PA masing-masing untuk mendorong para PPNPN ikut tes CPNS dan P3K, setiap sore agar belajar sehingga bila nanti ada tes bisa mengerjakan dan lolos. Kedua, Melakukan pendataan PPNPN dengan cara mengupload data dalam aplikasi SIKEP Mahakamah Agung. Lebih lanjut Sekretaris PTA Semarang betul-betul berpesan, dan hal ini diulang-ulang, bahwa jangan sampai tercecer sehingga tidak terdata. Bila terdapat SK PPNPN ternyata terselip agar segera dicarikan solusinya.

Alokasi anggaran dari APBN untuk tenaga PPNPN masih dialokasikan hingga bulan Nopember 2023. Lalu timbul pertanyaan bagaimana yang tidak lolos tes CPNS dan P3K? Yang tidak lolos kedua tes tersebut akan diadakan outsourcing, namun mekanisme dan teknisnya masih disusun di Mahkamah Agung Maka pendataan kali ini sangatlah penting dan strategis karena setelah dikunci tidak boleh lagi mengisinya serta tidak boleh lagi menerima tenaga honorer sebagaimana Surat Keputusan SekMa Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegwai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

 

 

Setelah Sekretaris PTA Semarang memberikan sambutan dan membuka acara secara resmi, maka kegiatan rakor yang juga dihadiri oleh Kasubag Kepegawaian dan TI dan para Analis Sumber Daya Aparatur PTA Semarang ini menghadirkan narasumber Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PTA Semarang, Suparijanto Sigit, S.H., M.M.. yang sudah mendapatkan berbagai jawaban atas berbagai pertanyaan dari satker se Jawa Tengah berkenaan dengan pendataan PPNPN ini dari Biro Kepegawaian MARI. Kegiatan rakor berjalan dengan format diskusi interaktif dengan harapan para Pejabat Kepegawaian di Satker PA se-Jawa Tengah betul-betul memahami tugas upload data ke SIKEP MARI sehingga semua data PPNPN terupload dengan baik.